oleh

Pengalihan Aset TPI Pasongsongan Tunggu Disposisi Bupati

Kabarmadura.id/Sumenep-Pengalihan aset Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasongsongan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) hingga saat ini belum ada kejelasan. Pasalnya, masih menunggu disposisi Bupati Sumenep.

Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Rudi Yuyianto melalui Kepala Bidang (Kabid) Aset Sumenep Imam Hidayat mengatakan, proses pengalihan TPI tidak ada kejelasan. Sebab, dirinya masih menunggu disposisi bupati Sumenep. 

Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep sudah mengkonfirmasi dan telah berkoordinasi dengan BPPKAD. Tetapi, hanya sebatas konfirmasi pada tahun 2019 lalu. Ia berjanji akan memproses kalau sudah ada pengajuan dan disposisi dari Bupati Sumenep. Tentunya, selama itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. 

“Kalau sudah sesuai, baru dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke provinsi dan diterbitkan SK penghapusan,” katanya. 

Kepa Bidang (Kabid) Pemberdayaan Nelayan Kecil Diskan Sumenep Moh. Ibnu Hajar berencana menyerahkan pengelolaan TPI Pasongsongan ke Pemprov Jatim. Sayangnya, saat ini dalam proses pengajuan. Bahkan, koordinasi dengan Pemprov Jatim sudah dilakukan, tetapi, hasilnya masih nihil. 

“Perawatan aset pemerintah yang dibangun terbengkalai. Pemprov Jatim tidak menganggarkan biaya perawatan karena serah terima belum ada kejelasan,” ujarnya. 

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, seharusnya Pemkab Sumenep sudah menganggarakan biaya perawatan serta pengurusan pengalihan aset sudah dilakukan pada TPI di Pasongsongan. Pemkab sudah tidak punya tanggungan pada perawatan tersebut. 

“Jika sudah dialihkan, idealnya pemkab tidak usah melakukan penganggaran. Namun, karena masih belum ada kejelasan maka Diskan masih bertanggung Jawab,” ujarnya. 

TPI tersebut tidak pernah difungsikan secara maksimal. Bahkan, bangunan di TPI maupun di kantor tersebut minim aktivitas. Tidak hanya itu, sempat ada pembangunan MCK pada 2015, akan tetapi, bangunan tersebut diakui tidak pernah difungsikan sama sekali.

“TPI seyogyanya sudah dilakukan pengalihan dari Pemprov Jatim, agar tidak terkesan mubazir,” pungkasnya. (imd/pai)

Komentar

News Feed