Pengamat Menilai Tuntutan PAN untuk PSU di Palengaan Lemah Dasarnya

KABAR MADURA | Pengamat politik, Muhammad Ali Al-Humaidy, menilai bahwa protes dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang meminta pemungutan suara ulang di sejumlah desa di Kecamatan Palengaan dinilai terlambat. Alasannya, penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) hingga rekapitulasi tingkat desa dan kecamatan sudah tuntas.

Protes dari PAN dinilai sah, tetapi ketika  saksi dari dari setiap TPS hingga kecamatan menandatangani hasil penghitungan dan rekapitulasi, maka akan timbul berbagai persepsi karena calon yang diusung tidak mampu mendapat dukungan penuh dari masyarakat, sehingga tidak puas terhadap hasil rekapitulasi oleh penyelenggara.

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

“Kalau kemudian semua data itu sama, mulai dari KPPS, TPS dan PPK sama. Meskipun mau menuntut PSU agak berat juga. Kecuali kalau ke Mahkamah Konstitusi (MK), asalkan buktinya kuat, karena targetnya menang. Tetapi saya pikir di bawaslu itu selesai,” kata pria dengan sapaan Malhum itu, Selasa (27/2/2024).

Baca Juga:  Revitalisasi KUA Saronggi Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini

“Kalau di MK itu pasti memanggil pihak terkait, panwas, PPK dan saksi ternyata sama, sampai dengan rekapitulasi di KPU sama misalnya, maka gugatannya pasti kalah,” imbuh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura itu .

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus menyampaikan, tuntutan PSU yang diminta dari saksi PAN tidak bisa direkomendasikan Bawaslu Pamekasan. Alasannya, karena rentan waktu rekomendasi untuk PSU dari Bawaslu tidak melebihi 10 hari dari pelaksanaan pemilu, sehingga untuk penuntutan PSU dari PAN harus ditempuh melalui jalur MK.

“Dalam aturan itu, PSU bisa dilakukan di kabupaten atas rekom bawaslu, maksimal 10 hari setelah hari H, ini sudah lebih,” ungkapnya.

Baca Juga:  Itjen Kemenag Selidiki Penyebab Mutasi Guru MAN 1 Pamekasan

Untuk proses PHU masih dalam penanganan, maksimal 7 hari baru ada keputusan berupa sebuah rekomendasi. Apabila pengumpulan keterangan dirasa kurang, maka rentan waktunya bertambah menjadi 14 hari. Kini dikaji semua bukti yang dilaporkan meski belum dinyatakan lengkap.

Sebelumnya, Sekretaris DPD PAN Pamekasan Heru Budhi Prayitno mennyatakan bahwa telah terjadi kejanggalan pelaksanaan pemilu di Kecamatan Palengaan, di antaranya adanya surat undangan pencoblosan yang tidak diberikan kepada pemilih.

Selain itu, pihaknya juga menduga ada penggelembungan suara di beberapa desa, seperti di Desa Larangan Badung, Palengaan Laok, Banyupelle, Angsanah dan Panaan. Sebab itu, pihaknya meminta adanya pemungutan suara ulang (PSU).

“PAN banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan, utamanya di Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan,” jelasnya.

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *