Pengamat: Oknum PPK Curang Dinilai Layak Dipidanakan

  • Whatsapp
BUKTI: Kotak suara hasil di 13 kecamatan di gudang logistik Jalan Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan. masih dijaga ketat.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Pemecatan dan sanksi teguran untuk oknum panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Pamekasan, dinilai belum cukup. Sebab, tidak banyak menimbulkan efek jera terhadap penyelenggara pemilu yang berani bermain curang.

Terlebih, yang dilakukan dua oknum PPK di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Proppo tersebut, merujuk putusan Bawaslu, adalah kesalahan yang cukup mendasar, yakni mengubah perolehan suara dengan cara merekayasa formulir DA1 (hasil rekapitulasi pemilu tingkat kecamatan) untuk DPR RI, sehingga isinya tidak sesuai dengan DA1 plano.

Menurut pengamat politik dari IAIN Madura, Sukron Romadhon, perilaku itu tidak sekedar ketidakprofesionalan statusnya sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan, tindakannya itu sangat merugikan calon anggota legislatif (caleg) lain.

Dosen Ilmu Politik IAIN Madura itu menambahkan, jika pelanggaran itu hanya ditindak dengan cara diberhentikan, maka tidak akan ada efek jera dari tahun ke tahun. Bahkan, ada akan dimungkinkan ada oknum berikutnya yang melakukan tindakan yang sama.

“Oknum tersebut harus diproses secara hukum, agar tidak berlarut,” katanya, Kamis (27/6).

Selain itu, kata Syukron, sanksi yang ringan itu, akan terjadi ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Mereka sudah memilih calon, ternyata dirampok oleh penyelenggara pemilu.

“Opini yang beredar di masyarakat pemilu hari ini sangat parah, jangan-jangan pemilu itu dibuat tidak sportif . Tetapi bukan sistemnya yang parah,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Nasdem Pamekasan Ribut Herwindo menyebut, sengketa itu terkait perolehan suara caleg DPR RI atas nama  Farid al Fauzi dengan Willy Aditya. Namun, dia tidak mengetahui secara rinci adanya dugaan pergeseran suara suara itu.

“Saya hanya menandatangani proses PHPU untuk kasus pak Willy dan pak Farid,” singkatnya

Terkait masalah itu, Wakil Rektor I IAIN Madura Nor Hasan juga memberi pendapat, menurutnya, meskipun dalam aktivitas politik tidak terlepas dari latar belakang kepentingan, namun adanya kecurangan yang berhasil diungkap itu bisa dijadikan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu. Agar, dapat mewujudkan semangat berdemokrasi yang seutuhnya.

“Ajari masyarakat cara berdemokrasi secara benar secara aturan yang berlaku. Demokrasi memang ada kebebesan, namun kebebasan itu berdasarkan aturan yang yang telah ada,’ ujar dosen yang mengajar Ilmu Peradaban Islam yang di dalamnya juga mengulas tentang perkembangan politik Islam.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasar hasil sidang yang digelar Bawaslu RI, oknum PPK yang disanksi itu, terbukti merekayasa DA1 untuk perolehan suara caleg DPR RI dari Partai Nasdem.

DA1 itu dibuat dalam tiga salinan. Pada form DA1 palsu, ditulis hasil perolehan suara yang telah diubah, atau tidak sama dengan yang tertera di DA1 aslidan DA1 plano. Bawaslu kemudian memerintahkan KPU untuk membongkar kotak suara di Kecamatan Larangan dan Proppo untuk membuka DA1 plano.

Setelah dibongkar, perolehan suara di DA 1 terbukti tidak sama dengan DA1 plano. Akhirnya, KPU secara berjenjang memperbaiki perolehan suara Partai NasDem. Perbaikan diawali dari penyesuaian antara DA1 dengan DA plano di tingkat PPK, dilanjutkan dengan perbaikan di tingkat KPU Jawa Timur hingga KPU pusat.

“Saat ini, )proses perbaikan) tetap berlangsung di tingkat KPU Jawa Timur,” jelas Ketua KPU Pamekasan Mohammad Halili. (km45/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *