Pengamat Politik: Bangkalan Butuh Pembenahan Sektor Ekonomi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/dok) SUROKIM: Pengamat politik dari UTM

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Tahun ketiga memimpin, kepala daerah Bangkalan periode 2019-2024 dituntut membenahi sektor ekonomi. Terlalu konsentrasi pada urusan penyelamatan wabah yang membuat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan tidak optimal, menjadi sorotan  Surokim, salah satu pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Tanggal 24 September 2021 merupakan tanggal Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Mohni dilantik. Kini pasangan tersebut telah masuk tahun ketiganya.

Bacaan Lainnya

Surokim memaklumi, wabah Covid-19 membuat ekspansi program sulit dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Namun menurutnya, juga harus ada perhatian lebih pada masalah ekonomi, seperti pengembangan UMKM dan ekonomi mikro. Karena dari pengamatannya, UMKM di luar sektor kuliner belum ada progresif perkembangannya.

“Saya pikir itu akan menjadi pemantik dan penggerak yang penting dalam pemulihan wabah,” ujar dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (FISIB) UTM itu.

Selain UMKM, modernisasi birokrasi dengan adopsi e-government juga dinilai layak segera diterapkan. Salah satu upaya itu, kata Surokim, seperti membuat banyak layanan elektronik sebagai bentuk reformasi layanan publik.

Modernisasi birokrasi seperti munculnya mal layanan publik (MPP), dinilai bagus. Tapi jika layanan publik banyak melalui elektronik, akselerasi dan progresivitas layanan publik dinilai akan lebih baik di Bangkalan.

Dia mengakui dalam tiga tahun  terakhir ini sudah mulai terlihat banyak terobosan, namun belum progresif.

“Salah satu terobosan yang paling menarik ya tentang pembukaan akses dan kanal aspirasi publik. Itu saya pikir layak diapresiasi publik, karena akan menjadi kanal keterbukaan birokrasi Madura yang selama ini terlihat tertutup,” terangnya mengenai perubahan sistem birokrasi di Bangkalan.

Diakuinya, keterbukaan informasi publik Madura, khususnya Bangkalan juga banyak dikendalikan oleh masifnya penggunaan media sosial (medsos). Namun, adanya respons elit itu, dinilai cukup positif untuk membuka dan melibatkan publik dalam pemerintahan. Kendati harus diakui bahwa partisipasi publik masyarakat Bangkalan juga belum optimal.

“Ya harus diakui pula masih banyak agenda reformasi birokrasi yang harus dan dikejar untuk bisa membuat birokrasi pemerintahan di Madura, khususnya Bangkalan yanga lebih aksesible dan akuntabel. Saya pikir inisiatif itu menjadi pertanda baik bahwa birokrasi dan elit telah membuka diri terhadap partisipasi publik,” paparnya.

Dengan demikian, kata Surokim, publik lebih  banyak punya akses untuk terlibat dalam kegiatan dan program pemerintahan daerah. Untuk itu, dia berharap birokrasi Pemkab Bangkalan yang dipimpin Ra Latif-Mohni ini kian terbuka, kian transparan dan akuntabel. Karena publik kian kritis dengan masifnya penggunaan medsos. Karena responsivitas akan juga menjadi kunci bagi birokrasi di Madura.

“Yang perlu dikejar lebih serius adalah kepercayaan publik dan pemerintahan yang bersih. Itu akan menjadi kunci reformasi penyelenggaraan di Bangkalan, bahkan Madura,” tandasnya.

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *