oleh

Pengamat Usulkan Semua TJSP/CSR Dikelola Pemkab

KABARMADURA.ID, Sampang  -Sebagian besar corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) bagi perusahaan yang beroperasi di Sampang, masih dikelola pihak swasta. Sejumlah pihak mengusulkan dana sosial itu bisa dikelola pemerintah setempat.

Salah satu pengamat sosial Sampang, Zahri, mengusulkan perlu adanya konsep baru yang dilakukan pemerintah daerah. Yakni soal realisasi CSR sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Bahari.

“Selama ini, ada beberapa perusahaan terealisasikan CSR dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan, ada perusahaan yang tidak jelas realisasi CSR yang menjadi kewajibannya,” katanya.

Dia mengusulkan dana CSR bisa dikelola pemerintah daerah. Semisal, pemerintah membentuk lembaga khusus untuk menangani tanggungan perusahaan. Sehingga, kegiatan sosial bisa dikelola langsung oleh pemerintah.

Moh. Zahri menjelaskan, salah satu kelebihan adanya penanganan dana CSR satu pintu tersebut, untuk menghindari tumpang tindih. Sehingga tidak perlu dilakukan sinkronisasi. Pemerintah secara otomatis akan menyiapkan lokasi yang menjadi prioritas bantuan.

“Semua perusahaan memasrahkan dana CSR. Selanjutnya pemerintah yang mengelola. Saya yakin ini akan lebih efektif,” ujarnya.

Menurutnya, daerah terdampak tetap menjadi prioritas dalam realisasi CSR. Namun, selebihnya pemerintah bisa mengatur lokasi yang akan direalisasikan program CSR. Sehingga, terjadi pemerataan pembangunan.

Dia menambahkan, selanjutnya pemerintah daerah melakukan sinkronisasi regulasi. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka realisasi CSR bisa lebih efektif.

“Wilayah terdampak CSR tetap diutamakan. Selanjutnya, pemerintah bisa memilih lokasi yang menjadi prioritas untuk mendapat bantuan,” ucapnya. (km54/waw)

 

Komentar

News Feed