oleh

Pengawasan DPMD Sampang Lemah, Data BLT DD Rawan Dimanipulasi

Kabarmadura.id/Sampang-Data penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) menjadi perbincangan hangat di di kalangan aktivis di Kabupaten Sampang.

Pasalnya, hingga saat ini data penerima BLT DD tahap ketiga tidak sesuai dengan data penerima dari tahap satu dan dua. Dan itu dinilai ada indikasi tidak ada pengawasan serius dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang.

Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang, Abusiri,  menuturkan jika saat ini masih terdapat beberapa desa yang masih melakukan perubahan data penerima BLT DD di pencairan tahap tiga.

Sehingga ia menilai, dengan adanya perubahan tersebut dinilai ada permainan. Sebab, ada sebagian penerima yang terhapus setelah melakukan pencairan pada tahap ketiga.

Padahal, penerima tersebut sudah menjadi penerima di tahap satu dan dua, cuma pada tahap tiga tidak menjadi menerima, dan perubahan data ini sudah menyalahi prosedur.

“Data BLT DD di Sampang ini masih samraut, sebab ada penerima yang terhapus saat melakukan pencairan tahap tiga, seperti yang terjadi di  Desa Kemuning, dan ini saya rasa kebanyakan desa memiliki kasus yang sama,” ungkapnya, Rabu (16/9/2020).

Ditambahkan, jika data penerima tersebut masuk pada penerima ganda, seharusnya sudah diketahui dari tahap satu atau dua. Sehingga, bisa dilakukan perbaikan pada saat ini. Sehingga dengan kasus ini, ia menilai DPMD selama ini tidak melakukan pengawasan ketat terkait realisasi BLT DD.

Padahal, jika mau dikaitkan dengan anggaran pengawasan realisasi DD DPMD sudah menganggarkan dari APBD. Jadi, sudah seharusnya DPMD ini melakukan pengawasan yang serius, bukan memasrahkan ke pemerintah desa atau kecamatan.

“Berarti selama ini DPMD tidak melakukan pengawasan, padahal anggaran pengawasan dana desa ini ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Sampang Suhanto mengatakan, jika perbaikan perubahan data penerima saat ini sudah tidak diberlakukan. Kecuali, dilakukan perubahan ketika data penerimanya meninggal.

“Sekarang sudah gak boleh melakukan perubahan data, kecuali ada yang meninggal,” katanya.

Adapun untuk pengawasan, memang tidak dilakukan. Hanya saja berdasarkan dari laporan pemerintah desa. Sehingga, ketika ada perubahan pihaknya mengaku tidak mengetahuinya. Tetapi, untuk memastikan ada perubahan atau tidak pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan.

“Pengawasan kita hanya berdasarkan dari laporan desa itu saja, ketika tidak ada laporan kami tidak tahu,” pungkasnya, (mal/mam).

Komentar

News Feed