oleh

Pengawasan e-Warung Lemah

KABARMADURA.ID, Sampang -Keberadaan warung elektronik (e-Warung) di Kabupaten Sampang cukup banyak, terbukti dari 180 desa yang ada di Kota Bahari sudah memiliki semua.  Namun, sayangnya pengawasan dalam menyalurkan bantuan sembako dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat tidak maksimal. Sebab, pengawasannya Dinas Sosial (Dinsos) Sampang memasrahkan kepada masyarakt setempat.

Padahal tidak menututp kemungkin, dalam menyalurkan bantuan masih ada permainan, seperti yang sudah terjadi pada bulan lalu, bahwa ada e-warung yang menyalurkan bantuan dengan kualitas beras yang jelek.

Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin dan Penanganan Sosial Dinsos Sampag, M. Nashrun menuturkan, selama ini masih ada satu e-warung yang sudah diberikan surat peringatan (SP).  Hal itu karena kualitas bantuan berasnya jelek.

Dikatakannya, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan bantuan sembako sesuai dengan ketersedian nominal Rp200 ribu.

“E-warung yang sudah diberi SP selama ini hanya satu, karena memberikan beras jelak, dan peringatan itu berlu juga dari pengambilan untuk terlalu banyak,” ungkapnya, Rabu (7/10/2020).

Dikatakan Nashrun, dari sekian jumlah e-warung ia  mengklaim sudah sesuai dengan aturan, yakni memberikan bantuan sesuai dengan jumlah anggaran yang ada, sehingga pengawasan dari Dinsos tidak dilakukan. Diakuinya, jika melakukan pengawasan terhadap semua e warung maka, akan menyita waktu kerja dinasnya.

“Di Sampang ada 180 desa, semunya itu da e-warungnya, jika semuanya di awasi kami tidak bisa bekerja, semisal ke Banyuates, perjalannya saja jauh,” imbuhnya.

Maka dari itu, lanjut Nashrun, pengawasannya dipasrhkan ke masyarakat setempat, sehingga ketika ada temuan masyarakat bisa melaporkan ke dinasnya. Dalam laporan itu bisa menggunakan pihak ketiga, seperti melalui lembaga atau perorangan. Sehingga, ketika ada temuan dan dilaporkan pihaknya akan turun langsung untuk melakukan klarifikasi.

“Kami turun ke lapangan itu ketika ada laporan, karena masyarkat pasti melaporkan jika ada e-warung yang nakal, sehingga ketika diberi SP tetap nakal akan ditutup dan cabut izinnya” tuturny.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Mahasiswa Sampang  (Formasa) Arifin menuturkan, bahwa pengawasan itu seharusnya dimaksimalkan, bahkan jangan hanya dilimpahkan kepada masyarakat sepenuhnya. Sebab, jika e-warung itu ada permainan atau pemotongan masyarakat tentu sebagian  takut untuk melaporkannya.

“Pengawsan itu harus ketat agar bantuan diterima sesuai dengan nominal yang ada,,” singkatnya. (mal/mam)

Komentar

News Feed