Pengawasan Money Politik Pilkades Lemah

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Pamekasan-Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk memberantas persoalan money politik atau politik uang belum optimal. Faktanya, money politik masih banyak ditemukan di lapangan.

Mirisnya, praktik tersebut seolah dibiarkan dan menjadi lumrah setiap kali menggelar pesta demokrasi, terutama, menjelang pesta demokrasi tingkat desa atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar pada 11 September 2019.

Anggota DPRD Pamekasan Iskandar mengungkapkan, pemerintah kabupaten terkesan membiarkan adanya praktik tidak sehat dalam setiap gelaran politik tingkat desa tersebut. Padahal dalam waktu dekat, Pamekasan akan menggelar Pilkades serentak di 93 desa.

Menurutnya, praktik money politik bisa dicegah melalui upaya pemkab setempat. Sebab, apabila dibiarkan, pesta demokrasi tidak akan berjalan optimal dan menghasilkan pemimpin desa yang kurang berkualitas.

“Saran saya harus dicegah melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus, tujuannya guna mencegah terjadinya praktik politik uang pada pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini,” ujarnya, Rabu (10/7).

Iskandar menjelaskan, tim satgas khusus ini harus terdiri atas berbagai elemen dan aparat penegak hukum, seperti dari unsur kepolisian dari Polres Pamekasan, Kejaksaan Negeri, hingga unsure TNI dari Kodim 0826 Pamekasan.

“Caranya harus dilakukan nota kesepahaman dengan para pihak yang hendak dilibatkan dalam satgas anti politik uang itu, satgas khusus ini harus sudah terbentuk sebelum pilkades digelar,” jelasnya.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan agar upaya mencegah praktik demokrasi yang tidak baik itu bisa sesuai harapan. Pertama, perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan praktik politik uang.

Serta perlu adanya tindakan tegas, bagi pelaku politik uang, baik bagi pemberi uang ataupun penerima uang. Kemudian, perlu juga adanya ketegasan dari pemerintah untuk mendiskualifikasi cakades yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang tersebut.

Pemkab Pamekasan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pilkades, perlu membuat pakta integritas dengan para cakades untuk tidak melakukan money politik dan sejenisnya.

“Bila perlu menjerat dengan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku,” jelasnya.

Dilanjutkan politikus PPP itu, jenis money politik tidak hanya dalam bentuk uang, akan tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti sembako, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk Cakades bersangkutan.

Pihaknya berkeyakinan, jika praktik politik uang bisa diberantas, maka pemimpin yang terpilih kelak akan lebih fokus pada kinerja memajukan desanya. Sebab, kades yang terpilih tidak akan berfikir bagaimana mengembalikan uang yang diberikan kepada pemilih.

“Pembentukan satgas ini nantinya tidak hanya sekedar menindak pelaku politik uang, akan tetapi juga bisa menindak pelaku judi pada Pilkades, yang juga marak berkembang di wilayah itu,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 93 dari 178 desa yang ada di Pamekasan akan menggelar pilkades serentak pada 11 September mendatang. Puluhan desa tersebut tersebar di 12 kecamatan, meliputi Kecamatan Proppo sebanyak 13 desa, Pademawu 12 desa, Larangan 7 desa, Pasean 5 desa, Pegantenan 7 desa, Palengaan 5 desa, Tlanakan 11 desa, Pamekasan 4 desa, Kadur 5 desa, Pakong 8 desa, Waru 3 desa, dan di Kecamatan Batumarmar 7 desa. (ito/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *