Pengawasan Tata Niaga Tembakau Dinilai Minim

  • Whatsapp
TEMBAKAU: Salah satu petani di Kecamatan Kadur sudah mulai melakukan panen tembakau.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Keberpihakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kepada petani tembakau dipertanyakan. Pasalnya, pemkab dinilai tidak berkoordinasi dengan pihak pabrikan terkait tata niaga tembakau.

“Saya yang menjadi bagian dari masyarakat Pamekasan merasa sangat kecewa kepada bupati. Karena hingga saat ini pembelian berjalan tetapi masih belum ada koordinasi dengan pihak pabrikan,” papar Suli Faris, salah seorang pelaku industri tembakau di Pamekasan.

Padahal menurutnya, rapat koordinasi rutin dilaksanakan setiap musim panen tembakau minimal satu minggu sebelum pabrikan melakukan pembelian.

“Di rapat koordinasi itu biasanya dihitung proyeksi tonase produksi tembakau di Pamekasan,” tambahnya.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan itu menambahkan, idealnya antara pabrikan dan petani saling membutuhkan. Jangan sampai nantinya gudang di Pamekasan justru membeli tembakau dari luar Madura, sehingga tembakau Madura sendiri justru tidak terserap.

“Pemkab seharusnya juga menyuarakan kepada pemerintah pusat supaya ada kenaikan harga,” tuturnya.

Selain persolan di atas kerja tim pemantau yang ada di Pamekasan biasanya hanya mempersoalkan masalah klasik, yaitu timbangan, pemotongan tikar. Padahal, pada kenyataannya  ada gudang yang mengambil sampel tembakau sedikit tetapi melakukan pemotongan timbangannya lebih banyak.

“lah ini tidak dipikir gitu, jadi ke depan ini harus ada sidak yang lebih serius lagi,” ujarnya.

Jadi pengawasan itu banyak yag luput dari pantauan para petugas yang biasa setiap tahunnya dilakukan.

“Jadi persolan tembakau ini,  para petani dijadikan sapi perah oleh pihak pabrikan. Jadi, petani harus diberikan hak-haknya melalui  kebijakan-kebjikan yang  memihak kepada kepentingan masyarakat oleh pemkab,” pungkasnya.

Sementara itu, Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Pamekasan Hidajad mengklaim sudah ada rapat kordinasi sebelumnya dari pemerintah dengan 7 pabrikan yang ada di Pamekasan.

“Kita ke pabrikan kan hanya tanya serapan, jadi untuk itu sudah dilaksanakan. Setelah kita tetapkan BEP kita sudah lakukan pemanggilan,” paparnya.

Bahkan pabrikan yang ada di Pamekasan ada 6 yang sudah membuka pembelian dan hal itu menurutnya sudah memberikan pemberitahuan kepada pihaknya.

Mengenai tim pemantau dan tim pengawas sudah bergerak. Mereka bergerak kepada setiap pabrikan yang ada di Pamekasan sehingga hal itu ditujukan agar tata niaga tembakau sudah optimal. (rul/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *