oleh

Pengelola PAUD Tuntut Kejelasan Distribusi APE

Kabarmadura.id/Sumenep-Kendati sampai berpolemik dan diduga sudah ditemukan penanggung jawabnya, namun sampai saat ini, seluruh lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di beberapa kecamatan di Sumenep, tidak kunjung menerima alat peraga edukasi (APE) yang mestinya tersalurkan pada tahun 2019 lalu.

Seperti yang disampaikan oleh ZY dan GZ, pengajar salah satu PAUD di Kecamatan Pragaan, bahwa kabar pendistribusian bantuan tersebut tidak kunjung ada kepastian dari yang bertanggung jawab.

GZ sempat mendengar, pengadaannya APE tersebut akan dicicil oleh penanggung jawab yang dalam hal ini adalah R. Faldi Aditya, tetapi pihak lembaga PAUD sepakat menunggu pengadaannya meskipun terkait kepastiannya juga masih buram.

“Kalau saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan orang tersebut, tetapi yang pasti, sampai saat ini barangnya masih tidak ada. Meskipun sempat ada kegiatan dengan Dinas Pendidikan, tapi tidak mengingat-ingat tentang APE itu,” katanya, Rabu (12/2/2020).

Dikatakan, Faldi berjanji akan memenuhi APE secara bergilir untuk sekolah yang bersangkutan. Karena sampai saat ini, pihak sekolah juga tidak tahu motifnya, sehingga hanya berharap bantuan tersebut segera tersalurkan. Sebab, sekolah yang menanggung konsekuensi ketika ada monitoring dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik).

“Sama-sama takut mungkin, karena sekarang kabarnya masih diproses, tapi meskipun ada yang bilang secepatnya, tapi tidak tahu sampai kapan. Nah sampai ini sama menjadi tanda tanya bagi kami semua di sini,” imbuhnya.

Namun, pria yang sudah lebih 5 tahun menjadi pengajar sekaligus penanggung jawab PAUD di Pragaan tersebut, berharap dananya dikembalikan dan belanjakan sendiri untuk oleh pihak PAUD.

Sebelumnya, setiap PAUD mendapat bantuan anggaran dari program biaya operasional penyelenggara (BOP). Pencarian langsung masuk ke rekening PAUD. Sebagian dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelanjaan APE.

Kemudian, pihak PAUD mempercayakan pembelanjaan itu ke pihak ketiga, dalam hal ini R. Faldi Aditya. Namun barangnya tidak kunjung dibelanjakan, sementara laporan pembelanjaan berupa surat pertanggungjawaban (SPj) sudah disetorkan ke Disdik Sumenep.

Menanggapi persoalan tersebut, pihak Disdik tetap teguh pendirian dengan sebelumnya, yaitu tidak bertanggung jawab terhadap kasus tersebut, karena pihaknya telah menerima SPj. Termasuk memfasilitasi audiensi dengan pihak ketiga.

“Loh kami tidak tahu terkait kasus itu, lagian yang melakukan transaksi kan sekolah, kalau saya ikut-ikutan takut terlibat nanti,” ungkap Kepala Disdik Sumenep Carto. (ara/waw)

Komentar

News Feed