Pengelolaan Sewa Aset Pemkab Sampang Rawan Bocor

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam mengelola aset, berupa tanah bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga menuai sorotan dari kalangan aktivis. Sebab hasil sewa aset tidak transparan dan tanpa kontrak yang jelas. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang Busiri, Selasa (12/10/2021).

Menurutnya ketersediaan aset pemkab, baik berupa tanah, bangunan maupun kendaraan yang disewakan kepada pihak ketiga, meliputi perorangan, lembaga atau instansi tidak terinventarisir atau terdata dengan baik. “Dalam proses sewa aset ini, mestinya harus transparan dan ada kontrak yang jelas, sehingga terdata dengan baik dan pendapatannya juga jelas,” ujarnya. 

Dia menilai, pemkab dalam hal ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang tidak serius mengelola dan menyewakan aset. Sebab hingga saat ini, aset yang disewakan tidak terdata dengan baik. Sehingga pendapatan atas sewa aset itu rawan bocor lantaran dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bacaan Lainnya

“Kami harap tidak terjadi kebocoran pendapatan dalam sewa aset ini, maka kami mendesak BPPKAD red)harus segera melakukan pendataan ulang,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, jumlah aset pemkab berupa tanah yang disewakan hingga kini masih dalam proses inventaris untuk ditertibkan. Sebab aset yang disewakan tersebut tersebar di berbagai wilayah.

Menurutnya berdasarkan hitungan sementara, aset pemkab yang disewakan lumayan banyak. Salah satunya di Kelurahan Rongtengah sebanyak sembilan sertifikat dengan potensi pendapatan dari hasil sewa sekitar Rp17 juta, Kelurahan Banyuanyar terdapat enam sertifikat sekitar Rp30 juta. Untuk wilayah lainnya masih diinventarisir.

“Jumlah aset tanah yang disewakan sementara ini belum diketahui secara pasti, masih kami lakukan inventaris, tapi untuk hitungan kasarannya sudah ada,” responnya.

Ditegaskan, untuk besaran harga sewa mengacu kepada peraturan bupati (perbup) yang ada, yakni dihitung berdasarkan luasan lahan, letak lokasi dan pemanfaatan lahan tersebut. Sehingga harga sewa setiap lahan tidak sama, tergantung lokasi dan peruntukannya. “Sebelum disewakan, lahan ini sudah kami survey dan dihitung terlebih dulu,” tegasnya. 

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.