oleh

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Branta Masih Belum Ada Kejelasan

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Dusun Lunas, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan masih belum jelas hingga saat ini. Rencana alih kelola ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur belum menemukan titik terang.

Informasi yang dihimpun Harian Pagi Kabar Madura Akhir 2018 lalu, itu sudah diproses. Namun, sampai saat ini  serah terima belum dilaksanakan. Akibatnya, pengelolaan di TPI tersebut masih banyak kekurangan. Salah satunya fasilitas tidak memadai serta pengelolaan masih kurang jelas.

Kasi pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan, Hairul Anwar menyampaikan, TPI Branta masih tetap beroperasi. Menurutnya, semua ikan-ikan sudah mulai ditampung, serta perahu-perahu sudah masuk ke sana.

“Sambil lalu sekarang juga proses penyerahan aset dialihkan ke Pemprov Jatim,” ucapnya, Minggu (24/03).

Dijelaskan, nanti mau diserahkan Pemprov Jatim untuk segera dikelola. Namun, saat ini yang mengelola masih Diskan Pamekasan dan proses pengalihannya terus berjalan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Nurul Widiastuti mengatakan, serah terima aset harus segera dilakukan. Nurul menyampaikan, selama serah terima belum terlaksana, pemerintah daerah bertanggung jawab merawat TPI. Bahkan, pengelolaannya tetap berada di bawah kewenangan Pemkab Pamekasan.

Nurul menyampaikan, belum ada pembicaraan lanjutan secara formal dengan Pemprov Jatim mengenai pengelolaan TPI setelah serah terima. Tetapi, informasi yang diterima, pegawai yang mengelola tetap diambil dari Pemkab Pamekasan. Dimungkinkan, ada pembagian PAD.

Senada yang disampaikan Kabid Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Imam Wahyudi Mengaku, TPI saat  ini dialihkan ke Pemprov Jatim  dan pengelolaannya adalah provinsi. Namum secara administratif memang belum diserahkan ke pemprov.

Agen TPI Yazid, 30, mengeluhkan keberadaan TPI. Menurutnya, pengelolaan selama ini belum maksimal. Selain itu perlu perbaikan terhadap fasilitas TPI, di antaranya perlu pelebaran akses jalan. Bukan hanya itu, tidak ada lahan parkir yang memadai. Fasilitas para nelayan juga perlu diperbaiki salah satunya tidak adanya timbangan sehingga ketika mau menimbang ikan kesulitan.

“Kami berharap Pengelolaan TPI segera dialihkan ke Pemprov Jatim. Supaya kami di sini tidak kesulitan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, segala sesuatu terkait pelimpahan harus dikonsultasikan ke legislatif. Pelimpahan itu  tidak serta merta dilimpahkan, tetapi berdasarkan prosedur.

Pada tahun 2008 memang keberadaan TPI Branta kurang bermanfaat secara maksimal. Sejak dibangun pada 2008 lalu, tidak pernah ada aktivitas pelelangan ikan. Masyarakat hanya menjual hasil tangkapan ikan seperti biasanya.

“Roda perekonomian nelayan setempat stagnan.Tidak ada perubahan signifikan,” ujarnya

Politisi PKS itu berharap, setiap pembangunan harus direncanakan secara matang. Harapannya, setelah dibangun, TPI benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. (km45/pai)

Komentar

News Feed