oleh

Pengelolaan Transportasi Laut Gagal

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Ada dua pelabuhan yang dibangun di wilayah Kabupaten Pamekasan. Yakni pelabuhan Batu Kerbuy Pasean, serta Pelabuhan Kelas III Branta. Sayang, meski terdapat dua pelabuhan, pengelolaan transportasi laut di wilayah setempat dinilai tidak maksimal.

Ada beberapa faktor yang membuat pengelolaan pelabuhan itu tidak maksimal. Namun dari berbagai faktor yang ada, alih kelola dari pemerintah provinsi pada pemerintah kabupaten, menjadi faktor utama lambannya pengembangan pengelolaan pelabuhan.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk mengawal alih kelola kedua pelabuhan tersebut. Sebab, jika alih kelola tidak segera dilakukan, maka dipastikan pengelolaan sarana transportasi laut itu tidak akan berjalan normal.

Seharusnya menurut Hosnan, alih kelola sudah bisa dilakukan sejak perubahan status pelabuhan pada 2017 lalu. Akan tetapi, karena pemkab hanya menunggu peralihan penanggung jawab pengelolaan, hingga kini proses peralihan tak kunjung dilakukan.

“Pemkab seharusnya jemput bola untuk mengurus administrasi peralihan pengelolaan jembatan itu,” katanya Senin (1/4)

Hosnan mengatakan, selain pelabuan Kelas III Branta yang saat ini masih dikelola oleh pemerintah provinsi, Pamekasan juga memiliki pelabuhan Batu Kerbuy Pasean sebagai potensi lain untuk mengembangkan transportasi laut.

Sayang, pengelolaan pelabuhan yang menghabiskan dana puluhan miliar itu malah terbengkalai. Padahal, potensi besar untuk meningkatkan Pendapat Asli Dareah (PAD), serta menghidupkan kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan sangat terbuka lebar.

Di pelabuhan itu, pemkab bisa melakukan aktivitas bongkar muat barang dari jalur laut utara Pamekasan. masyarakat juga bisa memanfaatkan pelabuhan untuk tranportasi laut menuju daerah luar perbatasan Pamekasan bagian utara.

“Pelabuhan Pasean itu aset yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan Ajib Abdullah mengaku, belum bisa berbuat banyak untuk bisa mengelola pelabuhan tersebut. Meski pihaknya menjadi instansi yang memiliki wewenang untuk pelaksanaan teknis di lapangan, tegapi serah terima pelabuhan yang tak kunjung terealisasi menjadi kendala Dishub untuk mengelola pelabuhan yang ada di Pamekasan itu.

Dijelaskan Ajib, pihaknya sudah berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk bisa segera menyerahkan pengelolaan pelabuhan Pasean itu kepada Pemkab Pamekasan. Namun diakuinya, sampai saat ini surat itu tak kunjung mendapat kejelasan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” katanya. (pin/pai)

Komentar

News Feed