Pengembangan Ekowisata Mangrove Terhalang Perizinan

  • Whatsapp
KM/IMAM MAHDI-INDAH: Keindahan panorama hutan Mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis gagal dikembangkan.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Rencana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparibud) Pamekasan, untuk mengembangkan ekowisata mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis tahun ini terhambat. Proses perizinan dari Perum Perhutani KPH Madura menjadi penghalang realisasi pengembangan ekowisata hutan bakau tersebut.

Kepala Disparibud Pamekasan Achmad Sjaifudin menyampaikan, pihaknya sampai saat ini masih terus berupaya untuk memperoleh izin pengelolaan hutan mangrove pada perum perhutani. Diakuinya, jika izin pengelolaan hutan mangrove diperoleh, pengembangan ekowisata yang nantinya akan diintegrasikan dengan wisata Talang Siring itu, akan segera terealisasi.

Namun sayang, berbagai upaya yang dilakukan Disparibud Pamekasan, belum mampu meluluhkan pendirian perum perhutani untuk memberikan izin. Padahal menurutnya, pihaknya telah melakukan persiapan begitu matang untuk mengembangkan ekowisata mangrove tersebut.

“Setelah izin itu didapatkan, maka kita fokus mengembangkan itu,” katanya, Senin (20/5)

Dikatakan Sjaifuddin, untuk pengembangan ekowisata mangrove, pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp600 juta. Meski terbilang minim, namun pihaknya optimis, pengembangan bisa dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, jika pengembangan ekowisata mangrove terealisasi, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya, untuk memperkaya destinasi wisata yang ada di Pamekasan, serta memperkaya even seni budaya masyarakat.

“Selain memperkaya even budaya, juga nantinya akan menambah PAD kita,” terangnya.

Mantan Kadis PU Pengairan Pamekasan itu berharap semua kendala cepat teratasi, termasuk perizinan pengelolaan lahan yang selama ini menjadi kendala utama.

Sementara itu, Kepala Suksesi (KSS) Hukum Kepatuhan Agraria Perum Perhutani KPH Madura Suhartono membantah pernyataan yang melibatkan perhutani tidak memberikan izin. Menurutnya, meski daerah itu bagian dari perhutani, tetapi lahan ekowisata mangrove itu masih wewenang menteri.

Sehingga, untuk penerbitan izin pengelolaan, pihaknya sepenuhnya tidak memiliki wewenang. Sebab, kewenangan untuk  memberikan rekomendasi penerbitan izin itu, menjadi hak mutlak kementerian.

“Saya senantiasa menunggu dan menunggu persetujuan dan rekomendasi (kementerian, red) itu,” tukasnya. (km45/pin).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *