oleh

Pengembangan Suramadu Buat Warga Merasa Akan Dikerjai BPWS

Kabarmadura.id/Bangkalan-Setelah mengadu ke bupati Bangkalan, Warga Dusun Sekar Bungoh, Desa Sukolilo, Bangkalan mengadu ke DPRD Bangkalan, Rabu (4/12/2019).

Latar belakang pengaduannya masih sama, yakni menolak lahannya masuk bagian dari pengembangan wilayah kaki jembatan Suramadu oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Di hadapan anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Ketua Kelompok Masyarakat Dusun Sekar Bungoh Ibnu Abdillah mengatakan, masyarakat meminta jalan keluar kepada legislatif untuk mengatasi masalah tersebut. Sebab, yang diinginkan adalah masyarakatnya diberdayakan dan ditata, bukan dipindah.

“Karena kalau dilihat, BPWS ini bermasalah, sehingga banyak terbengkalai, kami menolak dengan tegas,” ucapnya, Rabu (4/12/2019).

Jika pembangunan itu akan berdiri di lahan warga seluas 20 hektare, maka lahan bersertifikat yang dimiliki warga akan habis. Sementara, pengembangan kaki Jembatan Suramadu itu akan dijadikan objek wisata yang sepenuhnya milik BPWS.

Hal itu, menjadi alasan mereka menolak. Terlebih, sebelumnya pernah ada kejadian serupa, dua dusun  menjadi korban. Lahannya sudah dibebaskan namun tidak disejahterakan oleh BPWS. Akibatnya. banyak warga yang kecewa dengan adanya ide penggusuran tersebut.

“Cuma 10 persen yang setuju dengan penggusuran ini. namun 90 persen tidak ada yang setuju. Semua data sudah saya sampaikan kepada Komisi A DPRD Bangkalan, terkait tanda tangan penolakan warga  terhadap pembebebasan lahan,” jelas Ibnu.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bangakaln Ha’i mengatakan, lahan di Dusun Sekar Bungoh yang akan dibebaskan untuk keperluan BPWS akan tetap ditolak, karena berkaitand dnegan tanah leluhur dan terdapat situs sejarah yang harus dipertahankan.

Di dusun tersebut, terdapat lebih dari 200 kepala keluarga yang maunerima dan 180 lainnya menolak.

 

“Kalau mereka mau membebaskan lahannya, tidak ada masalah, karena dalam jual beli tidak ada paksaan. Yang dipermasalahkan mereka, karena penetapan lokasi tanpa adanya sosialisasu secara menyeluruh kepada pemilik tanah,” jelas Ha’i.

Namun pihaknya akan berkordinasi oleh pihak BPN Bangkalan serta camat  Labang dan kepala desa setempat untuk manindaklanjuti penolakan itu. Setelah itu, koordinasinya akan dilanjutkan  ke BPWS.

Pada hari yang sama, saat 10 warga Sekar Bungoh audensi ke  DPRD Bangkalan, BPWS mencairkan uang ganti rugi untuk warga yang menerima pembebasan lahan itu. Pencairan itu diberikan langsung oleh Bupati Bangkalan R Latif Amin Imron kepada warga yang terdampak pembebasan lahan, yakni Dusun Sekar Bungoh di Tera’bulen

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keungan BPWS Fahrudin Rozi mengatakan, ganti rugi uyang dicairkan untuk 36 bidang lahan yang dibebaskan.  Menurutnya, semua warga Sekar Bungoh yang lahannya terdampak pembangunan, sudah menerima, hanya tiga kepala keluarga yang belum menerima.

Tiga warga yang belum menerima tersebut, kata Fahrudin, lantaran sertifikat tanahnya belum diurus dan surat kuasanya perlu perbaukan.

Sebanyak 36 bidang tanah itu, dimiliki 35 orang dengan luas sekitar 2,5 hektar.  Nilai yang diterima 35 orang, secara keseluruhan sebesar Rp35,494 miliar. Pemberian ganti rugi ini tidak diberikan dengan cash, melainkan berupa buku tabungan yang difasilitasi BNI.

“Kami telah mecairkan untuk lahan 36 bidang yang diberikan langsung oleh bupati Bangkalan,” tuturnya. (km50/waw)

Komentar

News Feed