Pengentasan Buta Aksara Tahun 2023 di Sumenep Tanpa Kepastian

Pendidikan142 views
Banner Iklan

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Pengentasan buta aksara di Kota Keris terancam terhenti. Sebab, di tahun 2023 ini tidak ada anggaran untuk program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep Agus Dwi Saputra melalui Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF Akh. Supiyanto.

“Tahun 2023 ini tidak bisa dipastikan adanya program tersebut. Sebab, masih menunggu dari pemerintah pusat,” katanya, Selasa (17/1/2023).

Saat ini, pihaknya tidak dapat melakukan pendataan wilayah mana yang dapat disentuh melalui program tersebut, sebab tidak ada anggaran.

Akh. Supiyanto menuturkan, pada 2022 terdapat 400 orang yang tersentuh program pengentasan buta aksara. Meskipun data keseluruhannya tidak diketahui, sebab data itu ada di Badan Pusat Statistik.

Baca Juga:  Krisis Siswa, Disdik Sumenep Usulkan Regrouping 20 Sekolah Dasar

Namun pada 2023 ini, pihaknya masih belum bisa melakukan pendataan berapa orang dan di wilayah mana yang dapat tersentuh program tersebut. “Sementara tahun 2023 ini, masih tidak jelas karena tidak ada anggaran,” paparnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, berdasarkan data 2018 di Kabupaten Sumenep terdapat 5.785 buta aksara. “Saat ini proses pencarian data di BPS. Insya allah sebentar lagi diketahui datanya, yang jelas ada ribuan orang,” ucapnya.

Mengenai kucuran dana pada program tersebut, di tahun 2022 Pemkab Sumenep mendapat kucuran dana sebesar Rp6 juta. Pelaksanaannya dilakukan pada Juli-Desember 2022. Sementara pada tahun 2023 masih menunggu kucuran dana dari pusat. “Kalau ada dana program ini pasti berlanjut,” ujar dia.

Baca Juga:  Disdik Sumenep Hentikan Gaji dan Segera Pecat Guru ASN Tersangka Pelaku Asusila

Dijelaskan, semua sarana belajar warga belajar dianggarkan dari dana APBN. Sasaran dalam program Keaksaraan tahun 2023 akan menyisir pada titik merah, dimana angka buta aksara tinggi.

“Salah satu sasarannya yaitu, Kecamatan Guluk-guluk, Ganding, Ambunten, Batuputih, Dungkek, dan Sapeken. Itu pun tetap mengacu pada adanya anggaran. Sebab, jika tidak ada program ini tidak akan berjalan. Karena dalam pelaksanaan program ini butuh guru pendidik serta petugas pendataan,” tuturnya.

Pewarta: Imam Mahdi

Redaktur: Moh Hasanuddin

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *