Pengerjaan Proyek Sarpras Sekolah di Kepulauan Sumenep Berjalan Lambat

News71 views

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Memasuki tiga bulan terakhir tahun 2023, pengerjaan sarana pendidikan, terutama perbaikan fasilitas sekolah dasar negeri (SDN) di kepulauan rata-rata masih sampai di angka 30 persen. 

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Ardiansyah Ali Shochibi mengatakan, untuk kontrak pembangunan harus selesai sampai pertengahan November mendatang. Sementara capaian pekerjaan masih jauh dari target, terutama tahap administrasi. 

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

“Memang yang agak sulit, itu persoalan material yang bakal dikirim ke sana, ke kepulauan,” kata pria dengan sapaan Ardi ini. 

Dengan pertimbangan sulitnya mengirim material ke kepulauan, dia meyakini pekerjaan bakal berat. Terlebih dengan rentan waktu yang kian dekat. Tetapi pihaknya tetap berharap agar segera diselesaikan tahapan-tahapan termasuk pelaporannya. Sebab termin kedua masih tersisa 50 persen anggaran yang belum dicairkan. 

Baca Juga:  Bupati Sumenep Ambil Sikap Tanggapi Konflik Warga dengan Pengusaha Garam

Total anggaran untuk pembangunan gedung atau fasilitas SD tersebut senilai Rp13 miliar. Anggaran itu untuk 30 paket pekerjaan. Rata-rata untuk pembenahan sarana dan prasarana (sarpras). 

Namun Ardi memastikan pengerjaan proyek di seluruh sekolah selesai tahun 2023 ini. Karena bakal berdampak pada aliran bantuan untuk tahun selanjutnya. 

“Itu kan dana alokasi khusus (DAK) untuk 30 SD. Ini harus dimaksimalkan agar tahun depan kami dipercaya lagi atau dapat bantuan lagi,” imbuhnya. 

Dia juga meminta masyarakat ikut andil dalam memerhatikan hasil kinerja. Utamanya memastikan fasilitas SD yang dibangun tersebut memenuhi standarnya. Minimal dengan sarana yang memadai, akan memberikan kenyamanan bagi peserta didik. 

Baca Juga:  Krisis Siswa, Disdik Sumenep Usulkan Regrouping 20 Sekolah Dasar

Semestinya, menurut anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin,   mestinya pekerjaan itu menjadi prioritas. 

“Kami meminta masyarakat termasuk di daratan untuk membantu melakukan pengawasan. Sebab, dana DAK ini, kami sebagai anggota DPRD Sumenep tidak mendapatkan data dan laporan terkait itu,” paparnya. 

Pewarta: Moh. Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *