Penggabungan DPRKP dan DPUPR Sampang Diyakini Lebih Efisienkan Biaya Operasional

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) MENUNGGU: Dinas PUPR Sampang menjadi salah satu dinas yang akan digabung dengan DPRKP.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Dua organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Sampang akan digabung. Namun, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang masih mengkaji polarisasi efektivitas rencana itu.

Sesuai rencana, dua OPD yang akan digabung adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang. Keduanya merupakan instansi yang menangani pembangunan infrastruktur di Kota Bahari.

Bacaan Lainnya

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sampang Imam Sanusi membenarkan adanya rencana penggabungan itu. Namun saat ini masih dalam proses pengkajian. Sehingga masih dibahas sistem tata kelola dan efektifitasnya ketika digabung.

“Targetnya, penggabungan ini masih tahun depan. Tahun ini kami masih fokus pengkajian. Sebab banyak hal yang perlu dipersiapkan agar OPD ini berjalan efektif,” katanya.

Dijelaskan, penggabungan itu adalah program perampingan OPD. Juga untuk menghemat biaya operasional. Meskipun begitu, akan lebih banyak tenaga yang tertampung di satu OPD setelah digabung. Sehingga beban kerja OPD akan lebih berat.

Namun, pemerintah harus membahas banyak hal. Sebab penanganan pembangunan sarana infrastruktur akan menumpuk di satu instansi.

“Kami tidak mau terburu-buru. Setidaknya tahun depan bisa terealisasi. Sebab dari berbagai sisi harus dipersiapkan. Terutama soal keefektifan kinerja ketika dua dinas teknis digabung menjadi satu kantor,” terangnya.

Namun Imam yakin penggabungan antara DPUPR dan DPRKP akan efektif dan efisien. Apalagi, selama ini program kedua OPD saling berkaitan. Sehingga ada kemudahan dalam menyatukan sistem di internal OPD. Mulai dari pembentukan bidang dan penunjukan tenaga yang sudah handal.

Nantinya ditargetkan ada enam bidang dari dua OPD yang digabung. Empat bidang dari kedua OPD dan dua bidang baru yang akan dibentuk.

“Kajian kami banyak hal. Terutama soal pembentukan bidang dan pembagian kerja. Sehingga meski hanya satu OPD namun cakupannya melebihi dua dinas,” Imbuhnya.

Anggota Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman setuju dengan rencana itu. Terlebih jika alasan pemerintah untuk mengefektifkan kinerja OPD dan mengurangi beban anggaran pemerintah.

“Mudah-mudahan ini tidak menjadi alat saja bagi penguasa untuk memudahkan pengalokasian kegiatan pekerjaan proyek. Sebab, jika dua dinas tekhnis digabung maka akan memudahkan komunikasi pihak tertentu untuk melakukan monopoli kepentingan,” ucapnya. (man/waw)

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *