oleh

Penggantian Alat Perekam E-KTP yang Rusak Dianggarkan Rp230 Juta dari DAU

Kabarmadura.id/Bangkalan-Usai didemo oleh puluhan mahasiswa Selasa (14/7/2020), Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan memanggil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan banyaknya alat perekam e-KTP yang rusak.

Totalnya ada 8 alat perekam e-ktp yang rusak tersebar di seluruh kecamatan di Bangkalan. Kedelapan kecamatan tersebut ialah Bangkalan, Kwanyar, Galis, Sepulu, Kokop, Tanjungbumi, Modung dan Kamal. Dari 8 alat yang rusak ini Dispendukcapil mengatakan, akan menganggarakan Rp230 juta untuk membeli alat baru.

Menurut Bagian Pelayanan Administrasi Informasi (PAI) Dispendukcapil Bangkalan, Samsul Bahri, realisasi tersebut baru bisa terlaksana pada tahun depan, yakni 2021. Sebab, untuk tahun ini, anggaran masih terpotong untuk penanganan wabah Covid-19.

“Akan kami ambilkan anggarannya di Dana Alokasi Umum (DAU),” katanya, Rabu (14/7/2020) usai memenuhi panggilan komisi A.

Lanjut dia, meski baru bisa terealisasi pada tahun depan, Samsul akan mengusahakan alat tersebut sudah terbeli di triwulan pertama. Masih menurut Samsul, dia akan memprioritaskan alat perekam yang rusak.

“Kami sudah laporan ke pak sekda dan menyanggupi itu. Maka akan kami usulkan di perubahan anggaran tahun ini kalau bisa,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mujibburahman menuturkan, dia malah meminta perbaikan alat perekam e-ktp tidak hanya di 8 kecamatan itu saja, melainkan sasarannya harus 12 kecamatan.

“Biar alat perekam yang batuk-batuk (Mulai rusak, red) juga dianggarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, alat perekam tersebut merupakan program pemerintah pusat. Jadi penggantian alat harus dari pusat dan mendesak Dispendukcapil segera menganggarkan pembelian. Terlebih, alat tersebut tidak ada penyerahan ke pemerintah daerah. Mau tidak mau penggantian alat tersebut harus diambilkan dari DAU.

“Kalau cuma perawatan, daerah bisa, tetapi penggantian harus pemerintah pusat. Solusinya Dispendukcapil harus menganggarkan sendiri,” tukasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed