Penggantian Sertifikat Elektronik, BPN Bangkalan Tunggu Juknis

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M) ANTRI: Pemohon pengurusan sertifikat tanah di ATR/BPN Bangkalan menggunakan protokol kesehatan secara ketat

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Peraturan No 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), belum bisa diterapkan di Kabupaten Bangkalan. Sebab, saat ini  ATR/BPN Bangkalan masih menunggu petunjuk tenis (juknis) dari peraturan baru tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Hukum Pertanahan ATR BPN Bangkalan, Andika Putranto mengatakan, di Bangkalan saat ini masih menunggu juknis. Sementara saat ini pihaknya masih sebatas melakukan koordinasi dengan tim ATR/BPN Bangkalan untuk merealisasikannya.

“Mau tidak mau kami harus siap, karena itu sudah menjadi aturan,” ungkapnya, Minggu (7/2/2021).

Menurut Andika, Bangkalan tidak masuk menjadi pilot project program itu. Jika nantinya harus direalisasikan, pihaknya harus membahas persiapan baik sarana dan prasarananya. Begitu pula dengan sumber daya manusia (SDM) yang akan dipakai.

“Itu yang masih perlu pembahasan internal kami. Itu masih dalam pembahasan mekanismenya seperti apa nantinya,” tuturnya.

Lanjutnya, terkait adanya informasi yang santer beredar tentang penarikan sertifikat, diakuinya sejauh ini belum menerima laporan adanya petugas yang mengaku sebagai pegawai ATR/BPN yang melakukan penarikan sertifikat tanah untuk dijadikan digital. Pihaknya menegaskan, agar masyarakat tidak memberikan sertifikat tanah yang telah dicetak ke seseorang yang mengaku petugas ATR/BPN.

Sebab, pihak ATR/BPN Bangkalan belum memberikan kepastian terkait mekanismenya seperti apa. Andika mengaku, kalau mekanisme peralihan sertifikat tanah dari cetak ke digital masih dalam pembahasan internal ATR/BPN.

”Jika ada informasi penarikan sertifikat konvensional untuk dijadikan digital, kalau itu hanya hoax,” tegasnya.

Selain itu, dia menjelaskan, peralihan itu Kementrian akan fokus pada pilot project terlebih dahulu. Dimana fokusnya masih memprioritaskan tanah dan aset milik instansi pemerintah dan BUMN untuk diubah menjadi sertifikat tanah elektronik.

“Kabar itu masih hoax, masyarakat harus berhati-hati dalam menyikapi berita itu,” tandasnya. (ina/mam)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *