Penghapusan Honorer Perparah Kekurangan Guru di Madura

  • Whatsapp
KM/FA'IN NADOFATUL M.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat, tenaga honorer, tenaga harian lepas (THL) dan pegawai tidak tetap (PTT) secara bertahap dihapus dari lingkungan pemerintahan.

Namun, hal itu sangat berimbas serius kepada lembaga pendidikan, khususnya yang kekurangan guru PNS dan hanya diisi guru berstatus honorer.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, jika kesepakatan yang diambil ini benar-benar direalisasikan, kekurangan tenaga pengajar atau guru berstatus PNS di Bangkalan semakin besar.

“Kalau THL ini dihapus, kita masih banyak guru yang belum berstatus PNS. Bisa dihitung saja kalau saat ini di Bangkalan guru yang belum PNS 3.000, THL-nya semisal 700. Kami masih kekurangan guru PNS 2.300,” katanya, Senin (27/1/2020).

Selama ini, kata Bambang, ada 985 guru THL. Sedangkan kebutuhanya, baik di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) setidaknya 3.417 guru. Dengan rincian yakni kebutuhan guru kelas 2.196, guru agama 447 dan guru pendidikan jasmasni (penjas) 508 untuk SD. Sedangkan kebutuhan untuk SMP sebanyak 326 guru.

“Anggap 650 SD negeri, kalau kebutuhan kita kekurangan semisal 2.500 guru. Setiap sekolah masih kekurangan guru PNS 4 orang. Anggaplah kekurangannya masih separuh, ini kita belum menyentuh guru kelas di tiap SD,” bebernya.

Jika memang THL terpaksa dihapus, dirinya memaklumi, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di undang-undang itu  tidak ada istilah tenaga honorer, apalagi THL di lingkungan pemerintahan. Hanya ada aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk merealisasikannya, pihaknya sudah mengajukan kebutuhan guru PNS dan PPPK. Sehingga hal tersebut harus dilakukan bertahap. Jika penghapusan tersebut dilakukan secara serentak, Bambang menyerahkan kekurangan guru yang akan terjadi pada pemerintah pusat.

“THL yang sudah ada ini harus dinaikkan statusnya menjadi PNS atau PPPK. Untuk ke belakangnya, sisanya saya harap harus ada kenaikan status menjadi PNS atau PPPK dari pemerintah,” terangnya.

Berdasarkan data Disdik Bangkalan, guru SD yang sudah menyandang status PNS hanya sekitar 3.704 orang. Dari jumlah tersebut, guru kelas sebanyak 2.285 orang, suru agama 238 orang dan guru penjas 169 orang. Sedangkan total guru sukarelawan (sukwan) SD sebanyak 2.996 orang.

Guru PNS untuk SMP hanya sebanyak 1.012 orang, dengan berstatus honorer sebanyak 840 orang, yang terdiri dari guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). (ina/waw)

 

900 Guru Honorer Terancam Dipecat

PAMEKASAN-Kebijakan penghapusan tenag honorer, bakal berdampak serius bagi Pamekasan. Salah satu profesi yang paling mendapat dampaknya adalah guru. Di kabupaten berjuluk Kota Pendidikan ini, setidaknya terdapat 900 guru berstatus honorer. Jika sampai 2023 belum terangkat menjadi PNS, merekag bakal diberhentikan.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, KemenPAN RB akan menghentikan rekrutmen tenaga honorer secara bertahap hingga tahun 2023. Alasannya, karena membebani keuangan negara. Sementara mereka mengabdi di sekolah milik pemerintah sehingga digaji dari uang negara.

Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan mencatat, terdapat 8.840 guru di Pamekasan berstatus honorer. Jumlah itu, didapat berdasarkan data pemberian insentif Rp600 ribu per tahun dari APBD Pamekasan. Mereka bertugas miulai dari PAUD, SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Latar belakang perekrutannya juga beragam, mulai dari eks honorer K2 hingga sukarelawan (sukwan) yang diangkat oleh kepala sekolah. Namun dari jumlah tersebut, tidak semuanya bertugas di sekolah negeri atau digaji langsung dari anggaran negara.

Menurut penuturan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Pamekasan Prama Jaya, sudah ada perintah kepada seluruh kepala SMP dan sekolah dasar negeri (SDN) di bawah Disdik untuk tidak lagi menerima dan mengangkat guru honorer baru.

“Kami sudah perintahkan kepada kepala sekolah untuk tidak mengambil honorer baru, itu artinya yang sudah ada yang dimanfaatkan,” paparnya. Senin (27/01/20).

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) tersebut. Pria yang juga menjadi menjadi staf ahli bupati Pamekasan tersebut, juga menjabarkan bahwa SD dan SMP di Pamekasan sudah kelebihan guru honorer.

Kebutuhan riil untuk tingkat SD hanya 563 guru, sementara guru honorer yang ada hanya sekitar 900 orang. Sedangkan rekrutmen PNS tahun 2020 ini, akan mengambil 250 orang, otomatis akan mengurangi peran guru honorer yang sudah mengajar sebanyak 900 orang.

Soal adanya kepala sekolah yang merekrut guru honorer, Prama memastikan ada sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Berarti ada kelebihan 400 sekian orang, maka edaran itu semakin urgen, sehingga tidak lagi menambah tenaga honorer,” tuturnya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, KemenPAN RB akan menghentikan rekrutmen tenaga honorer secara bertahap hingga tahun 2023.

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 tentang larangan perekrutan tenaga honorer, kemudian PP Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tahun 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *