Pengisian JPT di Sampang Tidak Kunjung Final

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) TIDAK JELAS: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang menyebut seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tinggal nunggu keputusan bupati.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Kendati sudah dimulai sejak bulan Juni 2021 kemarin, proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hingga kini tidak kunjung tuntas. Sebanyak tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilaksanakan lelang terbuka, masih menunggu keputusan bupati untuk menentukan, menetapkan dan melantik sebagai pejabat definitif.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang Arif Lukman Hidayat mengatakan, berbagai tahapan dalam seleksi terbuka JPT sejatinya sudah selesai dilaksanakan. Bahkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga sudah turun. Intinya agar bupati segera memilih dan menetapkan pejabat definitif dari salah satu tiga nama peserta yang terbaik.

Bacaan Lainnya

“Seleksi JPT ini sebenarnya sudah final, tinggal menunggu keputusan bupati saja, tergantung beliaunya kapan akan di laksanakan pelantikan. Prinsipnya penitia siap melaksanakan pelantikan kapan saja,” ujarnya, Minggu (26/9/2021).

Menurutnya, terdapat sebanyak 21 pejabat yang akan dipilih oleh bupati. Setiap OPD terdapat tiga nama yang nantinya akan diambil satu orang untuk masing-masing OPD dilantik menjadi pejabat definitif. Namun, sudah menjadi hak prerogatif bupati untuk memilih dan menetapkan salah satu dari tiga peserta seleksi JPT terbaik tersebut.

“Kami belum tahu, kapan akan dilaksanakan pelantikan JPT ini. Hingga saat ini kami juga masih menunggu instruksi dari bupati, tapi yang jelas tidak sampai melewati tahun anggaran berjalan,”  ucapnya.

Pihaknya menjelaskan, di lingkungan pemkab terdapat sebanyak 25 OPD, 14 Kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hingga saat ini, OPD yang masih dijabat oleh Plt tercatat sebanyak 13 Dinas. Rinciannya, tujuh OPD sudah dilaksanakan lelang terbuka dan untuk enam OPD sisanya belum dilelang, kemungkinan masih tahun depan.

Tujuh OPD yang sudah dilelang meliputi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB), DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar).

Selanjutnya, Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sedangkan enam OPD yang belum dilelang hingga sekarang, yakni Inspektur Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPPKAD)

“Untuk OPD yang masih dijabat Plt hingga kini terus bertambah, dari awal 12, sekarang sudah menjadi 13 OPD, karena ada tambahan BPPKAD yang baru ditinggal pensiun oleh pejabatnya pada akhir bulan Agustus kemarin, sekarang sudah dijabat Plt juga,” pungkasnya.

Tujuh OPD Sudah Dilelang

  • Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker)
  • Dinas Pendidikan (Disdik)
  • Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB)
  • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
  • Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar)
  • Dinas Sosial (Dinsos)
  • Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Enam OPD belum Dilelang

  • Inspektur Daerah
  • Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)
  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR)
  • Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
  • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)
  • Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *