Pengisian Kekosongan JPT di Pemkab Sumenep Tinggal Selangkah

(FOTO: KM/IMAM MAHDI) DESAK: Pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) diharapkan segera dilakukan pengisian. Jabatan Plt dinilai kurang maksimal dalam pelayanan maupun dalam mengambil kebijakan.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih dibiarkan kosong. Kendati sudah lama dilakukan tahapan. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Abd Madjid menjelaskan, pengisian jabatan sudah dalam proses pendaftaran. Pengisian kekosongan jabatan butuh proses dan waktu yang cukup panjang.

“Sudah proses melakukan pengisian,” katanya, Rabu (23/2/2022).

Bacaan Lainnya

Dijelaskannya, sampai saat ini sesuai data terakhir, jumlah pendaftar mencapai 32 pelamar. Dengan rincian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 20 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 15 orang, Dinas Sosial Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 10 orang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) 10 orang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 6 orang.

“Nanti yang terpilih adalah orang yang mampu dan memiliki loyalitas terhadap OPD,” ujarnya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan,  ada kekosongan JPT di 5 OPD yang belum terisi. Untuk itu saat ini sedang dilakukan lelang jabatan.

“Saat ini yang lelang jabatan banyak pendaftar, tunggu saja prosesnya,” ucapnya.

Dijelaskannya, mekanisme panitia seleksi (pansel) hanya menetapkan sampai 3 besar. Selanjutnya akan menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yaitu bupati. Nantinya akan memilih satu orang setiap OPD.

“Tunggu saja, jika proses selesai maka, akan diumumkan,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumenep Nurus Salam mendesak, agar Pemkab Sumenep segera melakukan pengisian jabatan yang masih kosong. Sebab, kekosongan akan berdampak pada optimalisasi pelayanan.

“Semestinya segera dilakukan pengisian JPT itu. Jabatan Plt di masing-masing OPD saat ini tidak sepenuhnya memiliki kebijakan,” pungkasnya.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.