Pengoperasian Angkutan Laut Kembali Diperbolehkan, Wajib Menerapkan Protokol Pencegahan Covid-19

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Razin) RAMAI: Pelabuhan Talango saat masih belum ada wabah Covid-19.

Kabarmadura.id/Sumenep-Menyikapi adanya surat edaran (SE) Bupati Sumenep nomor 550/349/435.106.3/2020 tentang penyelenggaraan angkutan laut atau penyeberangan selama mudik Idulfitri, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kaliangat Sumenep Supriyanto akan menggugurkan SE larangan pengoperasian transportasi laut yang diterbitkan sebelumnya.

“Di sini pemerintah tertinggi itu pak bupati, jadi meskipun sebelumnya ada edaran yang melarang, tentunya langsung gugur setelah ada edaran yang dikeluarkan pak bupati. Karena hal itu sudah sesuai dengan hasil rapat bersama,” katanya, Senin (4/5/2020).

Bacaan Lainnya

Surat edaran tersebut mengacu kepada Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM25 tahun 2020, di mana disebutkan, kegiatan mudik tetap diberlangsungkan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan.

Di antara ketentuannya adalah kapal wajib dilakukan sterilisasi, penumpang wajib mengikuti protokol kesehatan, memperhatikan jarak penumpang selama dalam angkutan dengan ketentuan 50 persen maksimal dari kapasitas kapal, dan data seluruh penumpang harus tercantum di manifes kapal atau angkutan umum lainnya.

Sehingga untuk selanjutnya, pihak syahbandar akan mengawal agar aktivitas angkutan yang akan beroperasi selama mudik sesuai dengan edaran tersebut. Karena menurutnya untuk masyarakat lokal Sumenep jika ada pelarangan mudik maka akan muncul persoalan yang baru nantinya.

Sebelumnya pelarangan pemuatan penumpang itu berdasarkan imbau atau surat edaran (SE) Protap Covid-19 yang berpedoman pada Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Masa Mudik Idul Fitri dalam rangka Pencegahan Covid-19. Larangan terhadap kapal atau transportasi laut yang biasa mengangkut penumpang ke kepulauan Kangean, Masalembu dan Sapeken itu pada awalnya berlaku sejak 27 April 2020 tanpa terkecuali, baik angkutan milik swasta maupun yang lainnya.

“Jika tetap terpaksa atau nekat, maka tunggu saja pasti ada sanksi, yaitu akan dicabut izin operasional sehingga tidak boleh lagi mengangkut sesuai rute tersebut. Karena hal itu pertimbangannya adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Sumenep terlebih di kepulauan,” imbuhnya. (ara/pai)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *