oleh

Pengukuran lahan RSUD Sampang Ditentang Ahli Waris

Kabarmadura.id/SAMPANG – Proses pengukuran lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zyn Kabupaten Sampang yang dilkukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang menuai reaksi dari Salam  dan kawan-kawan, salah satu ahli waris pemilik lahan yang tidak diundang saat pengukuran.

Penolakan pengukuran atas lahan sengketa tersebut disampaikan Puji Raharjo kuasa hukum ahli waris Salim dkk mengatakan bahwa pengukuran lahan rumah sakit tersebut tanpa melibatkan ahli waris pemilik lahan di persil 76, dengan luas keseluruhan 0,22800 m2. Sedangkan 0,7000 m2 ditempati bangunan rumah sakit, oleh sebab itu pengukuran tersebut harus dihentikan karena tidak melibatkan pihak ahli waris pemilik lahan.

“Memang beberapa waktu lalu terkait sengketa lahan RSUD, kami sempat menggugat perdata di pengadilan dan keluar putusan (NO) yakni putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil,” katanya.

“Nah artinya, gugatan itu tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi, oleh sebab itu, kesimpulan sementara tidak ada yang menang dan kalah dari putusan hakim,” tambah Puji Raharjo yang didampingi Salim sebagai ahli waris sebagian lahan RSUD.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah membuka ruang mediasi dengan pemerintah daerah agar menemukan solusi yang terbaik terkait lahan yang ditempati bangunan rumah sakit. Jika hal tersebut masih belum diindahkan maka dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan gugatan kembali di pengadilan.

“Berdasarkan data yang kami miliki, dari total bangunan rumah sakit Sampang, ada 14 ribu m2 yang hingga saat ini belum bersertifikat, oleh sebab itu, penyelesaian pengajuan sertifikat tersebut harus melibatkan mediasi pihak-pihak ahli waris,” tuturnya.

Sementara itu, Salim salah satu ahli waris mengatakan, dasar bukti kepemilikan ahli waris Salim dkk yakni di tahun 2007 pihak Kelurahan Karang Dalem mengeluarkan surat keterangan menyatakan tanah RSUD Sampang milik alm Marhatip/Marhalan bin Rosidi alias Sidi bin Salim dkk.

“Jadi kalau pemkab mengklaim ada jual beli dari mana dasar itu, kalau mengacu pada tahun 1952 Persil 75S2 itu salah karena obyek tanahnya ada dibelakang RSUD, sementara yang kami miliki yaitu dokumen Persil 76 dengan luas tanah 0,22800 m2 dan sebagiannya dibangun rumah sakit,” ujarnya.

Sementara itu Kabid Pengelolaan Aset, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, (BPPKAD) Sampang Bambang Indra Basuki, saat dikonfirmasi terkait pengukuran di RSUD Sampang enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Direktur RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang dr. Titin Hamidah bersikap sama. Saat ditanyai terkait pengukuran lahan di rumah sakit ia menolak untuk berkomentar.(awe/mam)

Komentar

News Feed