Pengurangan TPS Pilkada Rentan Picu Praktik Politik Uang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DISIAPKAN: Tahapan Pilkada Sumenep mulai membahas pengurangan TPS, namun ada kekhawatiran semakin rentan terjadi politik uang.

KABARMADURA.ID, Sumenep -Terjadi pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Pilkada Sumenep 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menyampaikan pengurangan itu mencapai separuh dibanding gelaran pemilu sebelumnya. Dari 4.500 pada pemilu lalu dan pada saat pilkada mendatang hanya 2.500 TPS.

“Jumlah menurun, alau pemilihan bupati itu kan cuma satu lembar, di pemilihan presiden dan DPR mulai daerah sampai pusat itu, sehingga di bilik suara setiap orang itu menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga TPS diisi sekitar 250 pemilih,” kata Komisioner KPU Sumenep, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Syaifurrahman, Kamis (15/10/2020).

Bacaan Lainnya

Hal itu diperkirakan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaannya. Sebab, mengacu pada rencana awal, setiap TPS akan diisi sebanyak 800 pemilih. Tetapi masih di masa wabah Covid-19, maka akan dikurangi sebanyak 450 pemilih saja.

Kendati demikian, tetap berdampak pada pengurangan TPS. Sehingga dari sekitar 4.500 saat pilkada mendatang hanya 2500.

Syaifur juga mengatakan, dari pengurangan TPS maka secara otomatis, jarak dengan pemilih semakin jauh. Sementara, paradigma masyarakat, ketika jarak semakin jauh, maka ada ongkos yang diharapkan dalam proses pencoblosan.

“Namun sebagai upaya sering kami sampaikan, bahwa kebiasaan tersebut tidak boleh dibiasakan, masyarakat menjadi penentu dalam menentukan kemajuan sebuah daerah. Jika barometernya uang, ya tidak bisa mengharap kemajuan,” imbuhnya.

Sedang upaya mengantisipasi terjadinya transaksi uang politik, pihaknya sudah membentuk relawan demokrasi (relasi). Relawan itu diarahkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat.

“Sekarang door to door, karena tidak bisa memberikan atau mengumpulkan orang banyak, sehingga disampaikan secara langsung kepada masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumanep Anwar Noris juga mengatakan, sebagai upaya pengawasan juga sudah melakukan beberapa kegiatan.

“Misalnya sudah mengundang kedua calon untuk melakukan kesepakatan, selain untuk melaksanakan sesuai prokes juga tidak ada kegiatan politik uang,” ungkapnya. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *