Pengurusan Adminduk Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) HERD IMMUNITY: Salah satu warga Bangkalan yang menunjukkan sertifikat vaksin.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Dalam rangka memaksimalkan herd immunity masyarakat, program vaksinasi di Bangkalan terus digencarkan. Salah satu kebijakan yang terbilang baru yakni pelayanan pemohon administrasi kependudukan (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) harus menunjukkan kartu vaksin atau menunjukkan hasil rapid tes antigen.

Kepala Seksi (Kasi) Identitas Dispendukcapil Bangkalan Agus Suharyono mengatakan, kebijakan itu mengikuti aturan yang juga sudah diterapkan di kecamatan. Syarat pemohon yang wajib membawa keterangan sudah divaksin atau hasil rapid tes itu dikhususkan bagi warga di kecamatan yang berzona merah.

Bacaan Lainnya

“Masyarakat yang menjadi episentrum penyebaran dan zona merah seperti Kecamatan Arosbaya itu wajib membawa surat keterangan sudah vaksin atau hasil rapid tes baik antigen atau swab,” katanya, Kamis (22/7/2021).

Masih menurut Agus, sejauh ini pelayanan masih memakai standar operasional prosedur (SOP) yang lama sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Dikatakannya, SOP ketika ada lonjakan wabah Covid-19 di Bangkalan beberapa minggu lalu.

Seperti, selama PPKM darurat baik jam pelayanan maupun pemohon dibatasi. Di mana jam pelayanan mulai pukul 08.00 sampai 12.00 siang saja. Sedangkan pemohon hanya dilayani tidak lebih dari 50 orang.

“Kami juga meminta, masyarakat ini tidak melakukan pengurusan adminduk selama PPKM darurat. Kecuali itu memang benar-benar dibutuhkan dan sifatnya mendesak. Sifatnya tetap membuka pengurusan adminduk, cuma tidak banyak,” jelasnya saat dihubungi via seluler.

Sedangkan untuk kegiatan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bangkalan Plaza (Bangplaz) telah ditutup sejak PPKM darurat diberlakukan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Ainul Ghufron menambahkan, pelayanan di MPP tutup 100 persen.

“Kami tidak tau sampai kapan penutupan ini, sebab selain PPKM darurat ini diperpanjang. Belum ada instruksi atau informasi dari Pemkab Bangkalan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan aktivitas kembali. Semua layanan kami alihkan ke online semua,” pungkasnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *