oleh

Pengusaha Galian C di Pamekasan Enggan Urus IUP

Kabarmadura.id/Pamekasan–Polemik aktivitas pertambangan ilegal atau galian c di Kabupaten Pamekasan, tidak kunjung selesai. Hal itu lantaran pemiliki usaha galian c, terkesan enggan mengurus izin operasional secara resmi.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Sri Puja Astutik menyampaikan, proses izin tambang saat ini harus diurus ke pemerintah pusat. Selain melakukan sosialisasi dan imbauan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menekan pertumbuhan galian c di wilayahnya.

“Apalagi per tanggal 10 Juni lalu mengurus izinya ke pusat, sudah tidak ke pemprov lagi,” ungkapnya, Selasa (28/7/2020).

Diakuinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hanya memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi dalam pengurusan izin galian c itu.

Sesuai aturan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), Tutik menegaskan, izin pertambangan hanya bisa diajukan untuk usaha tambang yang berlokasi di zona tambang. Selain dari lokasi itu, rekomendasi pengurusan izin tidak bisa diberikan.

Lebih lanjut Tutik menguraikan, dari seluruh usaha tambang yang beroperasi di Pamekasan, tidak ada satupun yang mengantongi izin pertambangan atau galian c.

“Apalagi yang jelas-jelas tambangnya berada di lokasi yang tidak boleh dilakukan aktivitas pertambangan. Jelas mereka tidak bisa diberikan rekomendasi,” tukasnya.

Sementara diungkapkannya, sejauh ini hanya terdapat tiga usaha tambang yang sudah berikhtiar melakukan pengurusan izin, yaitu salah satu tambang yang berlokasi di Desa Angsanah, Pasean dan Rangperang Laok.

Tiga tambang tersebut sebelumnya telah melakukan proses perizinan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun hanya berhenti sampai proses wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), namun tidak sampai mengurus izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP produksi.

Sementara, WIUP akan mati dengan sendirinya setelah lima hari tidak dilanjutkan ke pengurusan IUP eksplorasi. Sehingga para pengusaha galian c harus mengajukan WIUP kembali dari awal.

Tutik menguraikan, WIUP merupakan izin untuk bisa membuka usaha tambang. Prosesnya harus dilakukan sebelum melakukan pertambangan, karena izin tersebut berkaitan dengan lokasi tambang yang akan dilakukan, dilarang atau tidak.

Sementara IUP eksplorasi merupakan izin untuk melakukan pertambangan, yaitu pengerukan sumber daya alam. Lalu kemudian memproses IUP produksi untuk bisa memproduksi hasil tambang dan mengomersilakannya.

“Kalau sudah jelas melanggar aturan maka itu urusan penegak hukum, bisa juga dilakukan penutupan” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan Agus Mulyadi mengaku, pihaknya tidak memiliki wewenang apapun dalam hal pertambangan. Sebab menurutnya, izin pertambangan adalah wewenang Pemprov yang sekarang telah dilimpahkan ke pemerintah pusat.

“Kami tidak memiliki kewenangan memberikan izin, bahkan untuk rekomendasi pun kami tidak memiliki kewenangan, itu kewenangan pemprov dan pusat,” tukasnya. (ali/pin)

 

Komentar

News Feed