Penindakan Tambak Udang Vaname di Bangkalan Tunggu Pembahasan Tupoksi dari Satgas Penertiban Usaha

(FOTO: KM/FATHURROHMAN) Muhammad Zaini-Kepala Diskan

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Persoalan tambak budidaya udang vaname ilegal di Bangkalan rupanya tidak akan terselesaikan. Sebab belum ada langkah penindakan nyata. Baik dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mapun Dinas Perikanan (Diskan). Bahkan, Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Usaha dari berbagai instansi juga tidak bisa memberikan langkah tegas.

Yakni, terdiri dari Satpol PP, Diskan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Asisten Perekonomian dan Pemerintahan. Satgas tersebut hanya fokus pada pembinaan petambak udang vaname. Hal tersebut diungkapkan Ketua 2 Satgas Penertiban Izin Usaha yang juga menjabat sebagai  Asisten Pemerintahan Setkab Bangkalan Moch. Fahri, Kamis (17/2/2022).

Menurutnya, sementara hanya bisa memberikan pembinaan dan menghimbau agar pelaku usaha perikanan untuk segera melengkapi perizinan. Meski demikian, satgas juga bisa melangkah lebih tegas apabila petambak masih mangkel membiarkan usahanya tanpa izin yang lengkap. Yakni, lebih pada penindakan tegas.

Bacaan Lainnya

“Kalau sifatnya penindakan hanya berlaku ketika sudah tiga kali ditegur masih ngeyel, maka akan direkomendasikan agar ditindaklanjuti pada penegak perda,” ucapnya.

Pihaknya mengaku, saat ini tim satgas belum bisa beroperasi. Sebab secara kelembagaan masih belum resmi dan masih perlu menggelar  rapat tindaklanjut. Tujuannya, untuk membahas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) satgas. Sebab nantinya, keberadaan satgas tidak hanya melakukan penertiban terhadap usaha udang dan perikanan. Melainkan semua sektor.

“Makanya ada berbagai instansi di dalam satgas ini. Tentu semua sektor usaha nanti akan menjadi kewenangan kami,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Diskan Bangkalan Muhammad Zaini masih membantah dan mengaku tidak berwenang dalam proses perizinan. Namun secara umum, pihaknya juga menghimbau agar para pelaku usaha perikanan melengkapi semua perizinan yang sudah menjadi kewajiban dalam mendirikan sebuah usaha.

“Apalagi pendapatan asli daerah (PAD) belum pernah ada, yang memutuskan itu bukan saya. Tapi dari legislatif dan eksekutif. Kami sudah pernah mengusulkan, dan sudah mengirim surat ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar petambak ini kelihatan kontribusinya. Minimal 20 ribu per ton saat panen masuk ke PAD,” paparnya.

Sekedar diketahui, dari 119 tambak hanya 10 petambak udang vaname yang yang sudah mengantongi surat izin usaha perikanan (SIUP). Sedangkan sisanya, sebanyak 109 petambak masih belum mengantongi SIUP alias ilegal.

Rincian Tim Satgas Penertiban Usaha

  • Satpol PP
  • Diskan
  • DPMPTSP
  • Asisten Perekonomian dan Pemerintahan

Tupoksi

  • Membina
  • Menghimbau
  • Menindak

Reporter: KM63

Redaktur: Totok Iswanto

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.