oleh

Penindakan Tunggu Perintah Bupati Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan– Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan memanggil Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkaplan, Kamis (2/7/2020). Pemanggilan tersebut terkait dengan masih banyaknya bangunan di kawasan akses menuju jembatan Suramadu yang melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 Tahun 2009 dan belum ditindak oleh Satpol PP maupun DPMPTSP.

Menanggapi belum ditindaknya bangunan yang sudah jelas melanggar perbup itu, Kepala Satpol PP Irman Gunaidi menuturkan, pihaknya belum bisa menindak bangunan-bangunan tersebut dengan pembongkaran lantaran belum adanya Surat Keterangan (SK) Tim Pengendalian. Namun, dia menyampaikan, mengenai SK tersebut saat ini tengah diproses oleh Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

“Bukannya kami tidak mau melangkah, tapi kami harus mengikuti peraturan terlebih dahulu,” katanya.

Lanjut lelaki yang kerap disapa Gun ini, pada dasarnya, pihaknya telah siap melakukan pembongkaran bangunan yang itu. Tetapi, untuk menindaklanjutinya perlu ada perintah dari pimpinan yakni Bupati Bangkalan.

“Kalau pimpinan melakukan perintah segera menindak, akan segera kami tindak. Karena kami ada pimpinan,” tuturnya.

Didalam SK yang terdapat tim pengendalian itu, dia menerangkan, terbagi dalam beberapa bidang dan tahapan sebelum penindakan. Bidang-bidang tersebut ialah dalam bidang pengawasan berupa sosialisasi. Kemudian ada bidang penindakan yang menjadi tugasnya.

“Sejauh ini prosesnya kami masih menunggu perintah bupati itu saja. Kami sudah rapat kemarin dengan Wakil Bupati, kapanpun kami siap berangkat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengungkapkan, pemanggilan tersebut juga membahas mengenai bangunan yang melanggar Perbup itu. Pihaknya mendesak agar pihak Satpol PP dan DPMPTSP untuk segera menindak bangunan yang melanggar perbup tersebut, baik bangunan lama maupun bangunan baru.

Dia juga menegaskan, agar seluruh pemilik atau pelaku usaha yang membangun di area menuju jembatan Suramadu tersebut  mematuhi semua isi Perbup Nomor 28 Tahun 2009.

“Harus segera dilakukan tindakan bagi bangunan yang melanggar, baik bangunan baru atau bangunan lama. Tapi, katanya mereka masih melakukan koordinasi dan nunggu perintah pimpinan dulu,” pungkasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed