Penolakan Alat Cantrang, Diskan Sumenep Tunggu Keputusan KKP

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MENGANCAM: Penggunaan alat cantrang dapat menimbulkan masalah besar bagi nelayan kecil.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Penolakan penggunaan alat cantrang hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. Padahal, penggunaan alat cantrang sangat berbahaya bagi ekosistem laut. Terlebih, sagat merugikan nelayan kecil.

Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep Joni Hariyanto mengatakan, sudah menyampaikan pada Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) terkait penolakan dari nelayan. Namun sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut terkait laporan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Sudah diberitahukan pada KKP. Tinggal menunggu kabar selanjutnya,” katanya, Minggu (4/7/2021).

Dijelaskan Joni, harapan masyarakat agar KKP kembali menegeluarkan surat edaran baru seperti Nomor 72/MEN-KP/II/2016 tentang larangan penggunaan cantrang untuk mengambil sumber daya laut di perairan Indonesia.  Namun sejauh ini masih belum ada pelarangan secara tegas terkait cantrang itu.

“Diperbolehkannya cantrang berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) KP 59/2020,” ujarnya.

Menurutnya, atas kebijakan tidak diperbolehkannya alat cantrang lagi, Dinas Perikanan (Diskan) tidak mempunyai hak untuk merubahnya. Sebab, semuanya ada pada ujung tombak KKP.

“Kami sampaikan sejak 1 bulan yang lalu pada KKP. Namun, belum ada tindak lanjut,” tegasnya.

Diketahui, dalam aturan untuk alat tangkap ikan harus di bawah 5 gross tonnage (GT) ke bawah, 10 GT ke bawah. Bahkan, bisa menggunakan 30 GT tetapi harus izin pada KKP. Rata-rata di Sumenep memakai alat tangkap 5 GT ke bawah, yang menggunakan 10 GT atau 30 GT itu didaerah Jawa Tengah,misalnya di Tegal.

Nelayan kecil Sahrudin asal Desa Lobuk Bluto mengaku, sangat keberatan atas diberlakukannya alat cantrang. Alasan mendasarnya, sangat merugikan nelayan kecil. Nelayan kecil tidak dapat menangkap ikan. Sebab, sudah dilibas oleh nelayan pengguna alat cantrang.

“Kami bersepakat cantrang tidak diperbolehkan lagi,” tegasnya.

Menurutnya, dari sejak tahun 2020 lalu, para  keberatan diberlakukannya alat cantrang. Namun, Diskan hanya berspekulasi tanpa ada hasil yang nyata. Harapannya, pemeritah daerah segera menindaklanjuti pemberlakuan tidak diperbolehkan alat cantrang.

“Kami para nelayan penuh harap, alat cantrang tidak diperbolehkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Ikan Diskan Sumenep Firmansyah Nor Adi Wibowo mengatakan, di Sumenep hanya di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan, pelaut yang menggunakan alat Cantrang

Dia menambahkan, selain di sumenep yang banyak menggunakan alat cantrang yakni, di daerah luar Kota Sumenep yang melaut ke Sumenep, misalnya dari Lamongan, Probolinggo, dan Tegal.

“Saat ini sudah ada aturan baru,” ucap pria yang akrab disapa Firman itu

Diketahui, berdasarkan data di Diskan Sumenep, jumlah nelayan sebanyak 40 ribu orang dan yang menggunakan alat cantrang ada 20 orang. (imd/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *