oleh

Penolakan Fattah Jasin Jadi Kepala Bakorwil Madura Dinilai Bernuansa Politis

kabarmadura.id/Pamekasan-Sejumlah kelompok yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Mahasiswa Madura (Prahara), melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Selasa (7/1/2020).

Aksi itu dilakukan untuk menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur atas penunjakan Fattah Jasin sebagai kepala Bakorwil Pamekasan. Yang manjadi alasan, lantaran sosok tersebut sempat berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayang, aksi kelompok masyarakat itu dinilai sarat politis.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bakorwil Pamekasan Fattah Jasin menyampaikan, sejumlah kelompok yang menolak SK pengangkatan dirinya oleh gubernur Jawa Timur tidak mengerti hukum.

Menurutnya, kelompok mahasiswa itu tidak mengerti kedudukan dirinya dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pada tahun 2018 yang juga menyeret ketua DPRD Tulungagung tersebut.

Diungkapkan, proses pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus tersebut sudah selesai. Sehingga menurutnya, tidak ada lagi persoalan hukum yang menghalangi dirinya untuk menjalankan amanah gubernur Jatim sebagai kepala Bakorwil Pamekasan.

“Jadi tidak ada alasan (dasar hukum, red) yang dikaitkan oleh pendemo untuk menjadi penghalang saya menjadi kepala Bakorwil,” ungkapnya, Selasa (7/1/2020).

Mantan penjabat (Pj) bupati Pamekasan itu mengatakan, sebagai abdi negara, dirinya hanya menjalankan apa yang ditugaskan oleh atasannya. Termasuk perintah gubernur Jatim yang memerintahkan dirinya menjabat sebagai kepala Bakorwil Pamekasan.

Bahkan dirinya menegaskan, aksi penolakan tidak akan menghambat kinerjanya sebagai abdi negara. Dirinya menilai, aksi tersebut sarat kepentingan politis, terlebih saat ini dirinya menjadi salah satu kandidat bakal calon bupati Sumenep.

“Dasar yang dipakai untuk demo harusnya mempunyai legitimasi yang kuat. Itu (demo, red) ada muatan politis,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Prahara Haidar Anshori menuturkan, aksi penolakan lantaran yang bersangkutan tersandung kasus suap pengadaan barang dan jasa saat Fattah Jasin menjabat sebagai kepala Bappeda Jatim.

Diungkapkan Haidar, Fattah Jasin diperiksa KPK secara bertahap. Bahkan, pada 25 Juli 2019, Fattah Jasin  tidak memenuhi panggilan KPK. Yang bersangkutan baru memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada 2 Agustus 2019.

Tidak sampai di situ, pada 7 Agustus 2019, rumah Fattah Jasin juga sempat digeledah KPK. Dari kediaman pria asal Sumenep itu, KPK membawa sejumlah berkas, yang membuat Fattah Jasin kembali dipanggil KPK pada 19 Agustus 2019.

“Kami minta gubernur Jatim untuk mencabut SK. Kami nilai Fattah Jasin tidak layak menjadi kepala Bakorwil Pamekasan karena hingga saat ini kasus yang menyangkut Fattah belum jelas,” tuntutnya. (rul/pin)

 

Komentar

News Feed