oleh

Penolakan Pembangunan TPS3R, DLH Bangkalan Dinilai Kurang Sosialisasi

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) di Bangkalan tidak berjalan mulus. Pasalnya, dari  6 titik yang akan dibangunn namunada  satu lokasi mendapat penolakan dari warga. Lokasi yang mendapatkan penolakan tepatnya di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Limbah dan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan Yudhistiro mengatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar Rp3,6 miliar untuk 6 TPS3R. Dimana anggaran tersebut berasal dari dana insentif daerah (DID) dan pemerintah pusat.

“Masih ada penolakan satu, yang di Bancaran ini masih diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan),” terangnya.

Kata Yudhistiro, anggarannya sendiri setiap tempat penampungan sementara (TPS) sebesar Rp600 juta. Rinciannya ada empat TPS3R didanai dari DID dan dua lainnya dari pemerintah pusat. Sedangkan 5 TPS3R lainnya saat ini masih berlanjut.  Untuk TPS3R yang masih berlanjut itu, pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP. Semisal dari BPKP merekomendasikan dipindah, pihaknya akan membangun TPS3R di lokasi lain.

“Hasilnya belum keluar, untuk yang lima pembangunan TPS3R ini. Salah satunya sudah berdiri,” jelasnya.

Lanjut dia, lokasi TPS3R yang sudah berdiri tersebut berada di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan. Tapi, kata dia, meski sudah 90 persen pembangunannya, TPS3R di Mlajah itu belum bisa dioperasikan. Empat lainnya, Yudhistiro mengatakan, perencanaan sudah selesai dan pembangunan tinggal eksekusi.

“Di Martajhasah, di Tonjung, Pangeranan dan Pejagan belum, perencanaannya saja yang selesai,” tuturnya.

Dia menargetkan, pembangunan  lima lokasi TPS3R ini berakhir Desember nanti. Sehingga awal tahun 2021 sudah bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah.

Terpisah, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Effendi mendesak, agar pihak DLH segera menyelesaikan permasalahan itu. Agar kedepannya pembangunan TPS3R bisa digunakan secara bersamaan. Sehingga tidak lagi menunda pekerjaan. Selain itu, dia juga meminta, adanya koordinasi antara DLH dengan masyarakat.

“Ya DLH sebaiknya bisa melakukan koordinasi, mendekati tokoh agama di lokasi tersebut atau bisa melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang ada di Bancaran. Juga memberikan pemahaman serta sosialisasi,” tandasnya. (ina/mam)

Komentar

News Feed