Penundaan Pangkat Hingga Pembebasan Jabatan Struktural, Penetapan Sanksi Kasus Perselingkuhan PNS di Bangkalan 

  • Whatsapp
(FOTO: KM/GRAFIS) SANKSI TEGAS: Hasil rekomendasi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum pegawai negeri sipil (PNS) terlibat kasus perselingkuhan di Bangkalan mendapat keputusan berupa hukuman berat dan sedang.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Hasil rekomendasi Inspektorat Bangkalan, berupa sanksi berat terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan melanggar aturan sebagai abdi negara akhirnya diterapkan. Sedikitnya terdapat empat oknum pemerintahan mendapat hukuman penundaan pangkat hingga pembebasan dari jabatan struktural. Dua diantaranya, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan dua oknum tenaga harian lepas (THL).

Keempat pegawai tersebut, melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh yakni perselingkuhan hingga membuat resah masyarakat sekitar. Bahkan, hasil perbuatannya sempat viral hingga menjadi konsumsi publik maupun media sosial (medsos). Para pelaku, melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2013 tentang THL.

“Inisial HBC (35)  dan EA (34) merupakan pelaku dari kasus perselingkuhan yang kami tangani, yang kemarin sempat viral videonya. Sedangkan PM (38) dan JS (37) merupakan kasus kedua. Mereka sama-sama digerebek dan sempat ramai juga,” ujar Kepala Inspektorat Bangkalan Joko Supriyono, Minggu (11/7/2021).

Menurutnya, sanksi diberlakukan setelah keempat pegawai menjalani serangkaian proses pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Bangkalan Nomor : X.700/32/TT/433.206/2021 tanggal 11 Juni 2021 dan LHP Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor : X.700/36/TT/433.206/2021 tanggal 02 Juli 2021. LHP tersebut, terbit setelah memperoleh rekomendasi dari bupati.

“HBC dan EA yang masing-masing telah memiliki keluarga pernah diingatkan beberapa kali. Bahkan, keduanya pernah menyanggupi tidak akan mengulangi melalui surat pernyataan. Namun, kejadian itu terulang hingga menyebabkan keresahan masyarakat. Kalau PM dan JS ini, kami tidak menemukan unsur berulang dan diklasifikasikan pada tahap pertama. Tetap menjadi perhatian dengan penerapan hukuman berbeda apabila keduanya kembali mengulang,” ucapnya.

Pihaknya menjelaskan, HBC berstatus PNS dengan jabatan eselon IV dijatuhi sanksi hukuman berat. Yakni pembebasan dari jabatan struktural dan dimutasi sebagai staf pada kantor Kecamatan Geger. Sedangkan seorang perempuan yang berada di rumah HBC ketika kejadian yakni EA (34) berstatus THL dengan jabatan Staf dijatuhi hukuman berat yang diberikan berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Sedangkan, kasus kedua yang menyeret PM berstatus PNS dengan jabatan eselon IV dijatuhi hukuman sedang yaitu penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Teman prianya, JS (37) dengan status THL sebagai staf dijatuhi sanksi hukuman sedang yaitu penundaan honor paling lama dua bulan serta dimutasi sebagai staf pada Kantor Kecamatan Konang.

“Seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Bangkalan agar senantiasa menjaga disiplin pegawai, menjunjung tinggi kehormatan negara, serta martabat korps pegawai,” harapnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *