Penundaan Pemilihan BPD Dinilai Akan Timbulkan Konflik

  • Whatsapp
BERMASALAH: ketua Komisi A Mujibburrahman menunjukkan berkas pendaftaran Badan Pengawas Desa (BPD) yang diduga bermasalah

Kabarmadura.id/Bangkalan-Penundaan pemilihan Badan Pengawas Desa (BPD) yang akan dilakukan serentak tanggal 9 Oktober mendatang, dinilai bukan langkah yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bahkan, penundaan pemilihan tersebut, dinilai akan menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mujibburrahman menilai, penundaan pemilihan BPD tersebut bisa menimbulkan konflik baru. Tak hanya itu, penundaan pemilihan malah akan merugikan sejumlah desa yang siap melaksanakan pemilihan BPD.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan, untuk tidak memberlakukan penundaan pemilihan BPD pada semua desa. Lantaran hal tersebut dinilai bisa menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

“Kalau bisa yang ditunda itu desa bermasalah, sedangkan desa yang sudah siap biarkan melakukan pemilihan. Banyak kepala desa yang siap melakukan pemilihan ngadu kalau itu ditunda semua, desa yang siap merasa rugi,” terangnya, Senin(7/10).

Selain berdampak pada situasi masyarakat, penundaan pemilihan BKD juga akan berdampak pada pengelolaan keuangan desa. Sebab, akan semakin banyak desa yang harus mengeluarkan biaya lebih jika desa yang siap juga ditunda pemilihannya.

“Tidak harus bersamaan ditundanya, bisa berdampak pada desa yang sudah siap nanti. Tunda yang desa bermasalah, lanjut untuk desa yang siap. Sebaiknya begitu,” terangnya.

Diungkapkannya, sejak beberapa hari terakhir, Komisi A DPRD Bangkalan banyak didatangi oleh warga desa yang bermasalah dalam pendaftaran pemilihan BPD. Mulai dari warga Desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger dan Desa Pakaan Dajah, Kecamatan Galis. Bahkan, hingga hari ini, komisi A masih mendapat aduan dari warga Kecamatan Tanjung Bumi terkait persoalan pemilihan BPD tersebut.

“Kebanyakan aduan sama, tidak ada transparansi pemilihan BPD, saya rasa sosialisasi dari DPMD ini kurang,” paparnya.

Sementara itu, warga dari Kecamatan Tanjung Bumi Muhammad Taufan mengaku, selama ini sosialisasi tentang pemilihan BPD di desa-desa nyaris tidak ada. Bahkan dirinya mengungkapkan, desa-desa di sepanjang pantai pesisir Tanjung Bumi, baik Desa Macajah, Banyu Sangka, Talango, Telaga Biru, Paseseh dan Tumianyar Taufan tidak ditemukan sosialisasi terkait pemilihan BPD.

Oleh karena itu, dirinya mendatangi Komisi A DPRD Bangkalan agar merekomendasikan penundaan pemilihan BPD di wilayah setempat. Taufan (sapaan akrabnya) juga meminta, agar saat ada pemilihan ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakatkembali dilakukan.

“Saya harap ada penundaan pemilihan ini, kalau memang benar ditunda harus ada kesepakatan di antara stakeholder seperti pihak legislatif dan eksekutif,” tukasnya. (ina/pin) 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *