oleh

Penutupan Sementara PT Tanjung Odi Dinilai Cacat Prosedur

Kabarmadura.id/Sumenep-Penutupan sementara aktivitas produksi PT Tanjung Odi dinikai cacat prosedur dan tidak berlandaskan pada regulasi atau norma hukum yang jelas. Sebab, penutupan sementara pabrik yang mengacu pada surat Bupati Sumenep tanggal 22 Juni 2020 itu, sekadar menyebut hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai dasar pengambilan keputusan.

”Pertimbangan lain hanya menyebut didasarkan pada argumentasi pencegahan laju penularan Covid-19,” ucap pemerhati masalah perburuhan Herman Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Herman merasa perlu mengkritisi soal ini, karena dampak dari kebijakan publik yang hanya didasarkan pada hasil rembukan yang sifatnya sepihak dan subjektif tersebut, rentan memicu dampak yang berpotensi merugikan pekerja Tanjung Odi, baik langsung maupun tidak.

Belum lagi, katanya, dampak di bidang ekonomi terkait dengan tidak bergulirnya kegiatan yang berhubungan dengan pabrik rokok itu.

”Persoalan yang perlu dijelaskan adalah kenapa keputusan penutupan sementara itu tidak melibatkan perusahaan dan serikat pekerja?” ujarnya.

Herman membandingkan dengan kejadian serupa di beberapa daerah seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya. Di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak jauh hari telah menyiapkan seperangkat regulasi untuk setiap sektor, termasuk operasional perusahaan di masa wabah Covid-19. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 telah mengatur mekanisme penutupan perusahaan selama 14 hari, setelah ada pekerjanya menjadi pasien Covid-19.

Begitu juga dengan kasus dua pekerja pabrik rokok PT Sampoerna Surabaya, yang dikonfirmasi positif Covid-19. Pemerintah Kota Surabaya tidak gegabah melakukan penutupan pabrik itu secara sepihak. Penghentian aktivitas PT Sampoerna justru dilakukan oleh pihak manajemennya sendiri.

Herman Wahyudi tak memungkiri, tujuan penutupan sementara Tanjung Odi dapat dipahami. Yakni, melindungi keselamatan pekerja dari bahaya Covid-19. Masalahnya, tujuan mulia tersebut tidak dibarengi dengan cara yang benar. Penutupan pabrik itu telah menyimpang dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

”Sebab, ada asas kepastian hukum yang dilanggar. Artinya, tindakan penutupan itu tidak didasarkan pada peraturan hukum yang tertulis,” jelasnya.

Selain potensi dampak terhadap pekerja, Herman juga menyoal status PT Tanjung Odi pasca penutupan. Sehingga muncul pertanyaan, apakah pabrik tersebut ditutup untuk dikarantina atau ditutup untuk mengisolasi pekerja saja? Hal itu dinilai tidak jelas kebijakannya.

”Kondisi tersebut, lagi-lagi, dapat memicu prasangka publik. Apakah Satgas Covid-19 Sumenep tidak menetapkan prosedur penutupan perusahaan di masa pandemi?” ujarnya.

Ia lalu menunjuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yang isinya antara lain membatasi kebijakan pemerintah di daerah dalam bentuk pembatasan kegiatan usaha.

Secara substansi, lanjut Herman, surat edaran Manaker itu berkepentingan untuk melindungi pekerja dan keberlangsungan usaha sebagai salah satu penggerak ekonomi di tengah wabah Covid-19.

”Artinya, jangan sampai kebijakan pemerintah di daerah memicu terjadinya resesi ekonomi akibat kebijakan yang diambil secara salah dan gegabah,” tegasnya.

 

Herman Wahyudi melihat, Pemkab sejauh ini terkesan gagap dan gugup menghadapi pandemi. Untuk mengatasi persoalan ini, ia mengusulkan agar Bupati Sumenep mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang kurang memahami regulasi, sehingga memberikan informasi yang rentan mis-interpretasi. (*/ong)

Komentar

News Feed