oleh

Penyaluran BOP Pesantren Dinilai Ada Penyelewengan

KABARMADURA.ID, Sampang – Penyaluran Bantuan Operasional (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaanIslam pada masa wabah Covid-19 di Sampang terindikasi adanya kejanggalan. Pasalnya, realitas di lapangan tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Indikasi kejanggalan dalam realisasi BOP yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa) pusat tersebut diungkap oleh Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang Busiri. Kata dia, berdasarkan hasil investigasi tim di lapangan menemukan adanya oknum di setiap kecamatan yang bertugas mengkoordinir untuk pembelanjaan kebutuhan protokol kesehatan (prokes).

Padahal dalam juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Kementerian Agama (Kemenag) RI itu, untuk BOP dicairkan secara langsung ke setiap rekening lembaga penerima. Maka otomatis lembaga mempunyai kewenangan untuk melakukan pembelanjaan sendiri.

“Hasil investigasi kita di lapangan, justru sudah ada oknum yang mengkoordinir (makelar) untuk pengadaan prokes ini, mestinya setiap lembaga bisa mengadakan secara mandiri,” ungkap Busiri kepada Kabar Madura, Selasa (13/10/2020).

Dirinya membeberkan, ketentuan dalam juknis, pemanfaatan BOP pada masa wabah tersebut diantaranya, pembiayaan operasional, seperti membayar listrik, tagihan air dan lain semacamnya, pembiayaan kebutuhan prokes, seperti pengadaan tempat cuci tangan, sabun, masker, hand sanitizer, penyemprotan desinfektan, wastafel dan lainnya.

Lanjut dia, temuan tim investigasi untuk pembelajaan yang dikoordinir oleh oknum dari setiap lembaga penerima bantuan itu, khususnya di wilayah Kecamatan Camplong, mayoritas pengadaan alat penunjang kebutuhan prokes dengan besaran anggaran rata-rata Rp5,5 juta setiap lembaga.

“Masih adanya oknum (makelar red) pengadaan kebutuhan prokes ini jelas menyalahi ketentuan dan terindikasi ingin mengambil keuntungan pribadi, karena dalam juknisnya lembaga bisa melakukan pengadaan secara mandiri,” kesalnya.

Sambung Busiri, pencairan BOP pada masa wabah Covid-19 dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi. Adapun besaran bantuan BOP disesuaikan dengan jumlah santri, untuk pesantren yang tergolong kecil Rp25 juta, pesantren sedang Rp40 juta dan khusus pesantren besar mencapai Rp50 juta.

Sedangkan BOP khusus pendidikan keagamaan islam hanya mendapatkan Rp10 juta. Adapun proses pencairan bantuan itu dilakukan sekaligus atau dalam satu tahap, dana bantuan untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan itu, secara keseluruhan dan disertai bukti penggunaan dana bantuan tersebut.

“Yang jelas, kita akan terus pantau, bahkan tim investigasi sampai saat ini masih terus mencari fakta dan bukti-bukti adanya kejanggalan dan penyimpangan dalam penyaluran BOP ini, jika perlu kita laporkan ke Kejaksaan Sampang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Sampang Pardi melalui Staf Pontren Dayat berdalih, dirinya tidak mengetahui terkait adanya penyaluran BOP untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di wilayahnya.

Dikatakanya, jika BOP merupakan program pusat, sementara Kemenag di daerah tidak dilibatkan dan hingga kini belum ada koordinasi soal teknis maupun sistem pencairannya.

“Terus terang untuk penerima dan pencairan BOP ini kami belum memiliki datanya, baik untuk tahap pertama dan kedua. Kami sampai sekarang belum bisa melangkah, termasuk adanya pengkordiniran pengadaan kebutuhan prokes ini, kita tidak punya kewenangan apapun,” kelitnya. (sub/mam)

Komentar

News Feed