oleh

Penyegelan Usaha Pemotongan Kapal di Kamal Ditangguhkan akibat Covid-19

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Penyegelan usaha pemotongan kapal di Kecamatan Kamal, Bangkalan, hingga saat ini belum bisa ditindaklanjuti. Penundaan penyegelan ini, dikarenakan faktor wabah Covid-19 yang masih berlangsung.

Atas keadaan ini, pihak perizinan belum bisa menindaklanjuti penyegelan bagi pemilik usaha yang tidak memiliki izin.

Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ainul Gufron menyampaikan, pihaknya akan tetap menindaklanjuti usaha pemotongan kapal ilegal. Namun sementara waktu ditunda karena masih di tengah wabah Covid-19.

Dikatakan Gufron,  jika pemilik usaha tidak mengurus izin, maka pihaknya akan terpaksa melakukan penyegelan.

“Kami sudah menghimbau kepada pemilik usaha pemotongan kapal untuk melengkapi izin, supaya perusahaan tersebut tidak ilegal,” ucapnya, terangnya Senin 20/4/2020.

Selain itu, apabila imbauan dan peringatan tidak diindahkan oleh pemilik usaha pemotongan kapal, maka akan melangkah ke jalur yang lebih tegas yakni melalui jalur hukum.

Pihaknya berharap agar para pelaku usaha pemotongan kapal bisa mentaati peraturan pemerintah. Sebab, apabila  para pelaku usaha tersebut bisa mentaati hukum, pihaknya tidak akan mempersulit jika mengurus izin usaha.

“Itu yang kami tunggu supaya ada kontribusi terhadap pemerintah daerah, jadi apabila ingin mengurus izin akan  kami permudah dan akan melayani dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Bangkalan Herman Fenanda menuturkan, untuk pemotongan kapal di Pelabuhan Kamal, dirinya akan terus memantau serta akan mencari solusi terbaik persoalan izin tersebut.

“Terkait pemotongan kapal kami rapatkan kembali dalam kurun waktu yang sangat singkat, akan memanggil dinas terkait agar bisa menemukan jalan keluar,” terangnya.

Tindakan terhadap pelaku usaha pemotongan kapal ilegal, pihaknya akan terus mengawal sampai tuntas. Sehingga nantinya usaha itu akan berdampak pada penyembungan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami akan terus kawal, jika pelaku usaha tidak ada itikad baik kami tidak segan untuk meminta dilakukan penutupan,” jelasnya.

Dikatakan Herman, sebelumnya  sudah melakukan sosialisasi dengan cara yang baik terhadap usaha tersebut namun pemilik usaha sampai saat ini tidak ada kabar untuk mengurus izinya. Sehingga sampai ini status usaha pemotongan kapal itu ilegal. (sae/mam)

Komentar

News Feed