Penyelenggaraan Trantibum di Sampang Terganjal SDM dan Sarpras

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) SERIUS: Salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan sedang melaksanakan tugasnya.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkesan setengah hati dalam menegakkan peraturan daerah (perda) Kabupaten Bangkalan. Salah satu penyebabnya, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana (sarpras) sebagai penunjang untuk melaksanakan tugas. Seperti, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

Sedangkan minimnya sarpras terjadi lantaran terbatasnya anggaran. Sebab, untuk pemenuhan sarpras dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Sarpras yang dimaksud, yakni tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri). Mulai dari yang melekat ke personil hingga operasional. Hal ini diungkapkan Sekretaris Satpol PP Bangkalan Ari Murfianto, Rabu (8/92021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya,  manfaat sarpras menjadikan pelaksanaan giat pengawasan dan pengamanan lebih optimal. Sedangkan,  sisi lain petugas dituntut lebih sesuai undang-undang (UU) yang melaksanakan urusan wajib dan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)-nya. Sehingga tanpa kelengkapan sarpras yang memadai, kinerja tidak akan optimal.

“Namun dengan segala keterbatasan, kami tetap melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Hal ini juga karena adanya dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk pemenuhan itu semua, baik dari SDM dan sarpras perlu adanya pelatihan dengan dampak akhir yang jelas. Terutama, mengenai ketersediaan anggaran yang cukup.  Idealnya, instansinya harus memiliki jabatan fungsional (jafung), penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), analis damkar dan petugas damkar.

Disinggung soal anggaran untuk mendukung itu semua, pihaknya enggan membeberkan dengan dalih bukan kewenangannya. “Kalau anggaran, alangkah baiknya pak kasat saja yang menyampaikan, karena ranahnya sensitif apalagi kondisi saat ini,” paparnya.

Dengan segala kondisi yang ada, pria yang akrab disapa Ari ini hanya bisa berharap, semua anggota tetap semangat dalam melaksanakan tugas sebagai garis terdepan dalam pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah (perkada) guna mewujudkan masyarakat tentram dan tertib. “Kendala bukan berarti halangan untuk berbuat dan berbakti bagi negeri,” tegasnya.  (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *