KABARMADURA.ID | SUMENEP–Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep dibuat gigit jari. Pasalnya, pada 2023 Pemkab setempat tidak lagi menggelontorkan anggaran bantuan modal. Meskipun, para pelaku UMKM tersebut tetap difasilitasi dalam bentuk program pelatihan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UM PP) Sumenep, Chainur Rasyid menjelaskan, tidak ada program inovasi untuk mengakomodasi para pelaku UMKM. “Tidak ada bantuan modal. Tahun ini hanya pelatihan saja, itu pun anggarannya masih menunggu PAK nanti,” katanya pada Kabar Madura, Senin (16/1/2023).
Menurutnya, bantuan modal bagi pelaku UMKM yang berupa bantuan presiden (Banpres) produktif dan bantuan hibah wirausaha dari pemerintah pusat itu hanya sampai pada tahun 2021. Selebihnya, tidak ada lagi.
Chainur Rasyid menjelaskan, banpres produktif untuk para pelaku UMKM yaitu sebesar Rp2,4 juta per orang. Terakhir diterima 2021 itu pun tidak mencakup jumlah UMKM yang ada. Pada tahun 2020, bantuan itu sebesar Rp2,4 juta, sementara untuk tahun 2021 berkurang menjadi Rp1,2 juta. Sementara besaran bantuan hibah wirausaha yang merupakan program pemerintah pusat senilai Rp7 juta per orang.
“Semua itu program pemerintah pusat, kami sudah tidak mengetahui keberadaan bantuan tersebut,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, salah satu pelaku UMKM Mailah mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah setempat. Ia menilai, pemkab setempat setengah hati untuk memberdayakan para pelaku UMKM.
Menurutnya, sejak dirinya merintis usahanya pada 2019 lalu hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan dana untuk meningkatkan usahanya. Dikatakannya, jika Pemkab Sumenep serius mengawal peningkatan UMKM, maka tidak hanya memfasilitasi pelatihan teori saja, tapi bantuan berupa fasilitas penunjang. “Misalnya tempat seperti rombong atau alat-alat penunjang lainnya,” ujar dia.
“Usaha saya sudah berjalan. Hingga saat ini, saya tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut. Kalau ada sangat dibutuhkan, untuk menunjang usaha saya,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi ll DPRD Sumenep Juhari mengatakan, wacana peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM itu hanya dengan sosialisasi, tetapi sampai saat ini masih belum ada produk yang masuk toko modern. “Itu berarti, tidak ada indikator keberhasilan,” paparnya.
Pewarta: Moh Razin
Redaktur: Moh Hasanuddin
