oleh

Perairan Natuna: Security Dilemma Indonesia dengan China

Oleh: Finka Setiana Adiwisastra

(Mahasiswa S1 Hubungan Internasional Unila)

            Baru-baru ini terjadi sengketa antara Indonesia dengan Tio di Perairan Natuna. Persengketaan ini disebabkan oleh Kapal Coast Guard China yang bandel dengan berlayar di Perairan Natuna, memasuki Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin dari 19 sampai dengan 24 Desember2019. Sungguh sebuah ironi yang terjadi tatkala China mengklaim Perairan Natuna masih berada pada teritori mereka, padahal secara tegas UNCLOS 1982 (Badan Hukum Laut Internasional di bawah PBB) menyampaikan Perairan Natuna masuk wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).

China merujuk pada nine-dash line yang pembuatannya secara sepihak. Dengan nine-dash line itu China mengklaim Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna sebagai traditional fishing ground. Secara nyata, China menentang UNCLOS bahwa dirinya bagian dari Perairan Natuna padahal secara de jure dan de facto UNCLOS sendiri tidak mengenal istilah traditional fishing ground begitu pun dengan Pemerintah Indonesia yang sama-sama tidak mengenal istilah itu.

Pemerintah Indonesia merasa geram akan sikap China yang tak karuan dengan semena-mena mengklaim Perairan Natuna masih masuk teritori mereka. Karena itu, Pemerintah Indonesia tegas dengan memanggil Duta Besar China untuk Indonesia dan memperkuat pasukan TNI di Perairan Natuna. Sebagaimana yang disampaikan oleh orang nomor satu di Indonesia yakni Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia dengan berargumen, “Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI. Apalagi yang harus pertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita.” tegas Pak Jokowi.

Penyebab dari sengketa antara Indonesia dengan China sebenarnya karena kekayaan alam melimpah ruah yang terhampar di Perairan Natuna dengan rincian wilayah seluas 141. 901 km persegi. Cadangan gas alamnya saja diasumsikan yang terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan dunia sekalipun. Asumsi ini berlandaskan pada gas alam bagian Blok Natuna D-Alpha yang menyimpan cadangan gas yang volumenya 222 triliun kaki kubik (TCT). Seandainya ada yang ingin mengambil cadangan gas alam itu maka amunisi yang tersedia dari gas alam tak akan habis sampai 30 tahun mendatang.

Akan sulit bagi Indonesia menghadapai sikap agresif nelayan dan kapal China di Perairan Natuna meski Indonesia memiliki peralatan tempur yang lengkap dengan kapal perang TNI. Di belakang kapal mereka sudah terdapat kapal perang jenis fregat yang mengawal mereka jika terjadi gesekan antara Indonesia dengan China, maka dipastikan konfrontasi Indonesia versus China secara terbuka akan menemukan jalan buntu.

Kekuatan militer Indonesia ketinggalan jauh dari kekuatan militernya China pimpinan XI Xi Jinping. Indonesia berada di bawah China dengan rentang 13 strip, sedangkan China menempati posisi nomor tiga di bawah Amerika Serikat dan Russia. Pasukan militernya pun berbanding jauh antara China dengan Indonesia dengan rincian 2.693.000 berbanding 800.000 orang.

Overall jalur udara China memiliki sekitar 1.500 pesawat tempur dan 281 helikopter tempur. Jalur laut mereka memiliki 52 fregar, 33 kapal perusak, 42 korvet, dan 76 kapal selam. Bahkan China memiliki sistem pertahanan rudal sebanyak 10.000 unit. Dengan armada tempur yang kompleks membuat China percaya diri bermanuver dimana pun meski harus bersinggungan dengan negara tetangga.

Satu sisi Indonesia ingin mempertahankan teritorinya dari Perairan Natuna, pada sisi lain China pun agresif untuk mengklaim Perairan Natuna sebagai kedaulatan wilayahnya. Maka yang terjadi dari fenomena ini adalah security dilemma antara Indonesia dengan China, karena keduanya saling mempertahankan pendiriannya masing-masing meski terdapat beragam ancaman. Keadaan bahaya ini tentu tidak dikehendaki oleh negara manapun. Negara tidak meninginkan dalam keadaan tidak aman dan terus berada dalam bahaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf politik dan hukum asal Inggris abad 17, “Dalam kondisi seperti itu, tidak ada tempat bagi industri; sebab hasil darinya tidak tentu: dan akibatnya tidak ada budaya di muka bumi, tidak ada navigasi, ataupun penggunaan komoditas yang mungkin diimpor melalui laut, tidak ada bangunan yang megah, tidak ada seni, tidak ada surat, tidak ada masyarakat, dan yang paling buruk dari semuanya ketakutan selamanya dan bahaya kematian yang sadis; dan kehidupan manusia yang terpencil, miskin, buruk, brutal, dan singkat.”

Menurut jurnal The Diplomat memang konflik antara Indonesia dengan China akan sulit diselesaikan. Selama tidak ada kesepahaman yang sama di antara keduanya maka ini akan berujung pada konflik berkepanjangan. Indonesia perlu agresif meneraptan soft diplomacy dengan China agar menghasilkan manfaat positif yang ideal bagi keduanya dengan menganggap status quo, bukan justru mengacuhkan semua hak dan keistimewaan dalam berdiplomasi. Kita memang harus menerima realitas politik yang muncul dari konflik antara Indonesia dengan China, namun kita juga harus peduli terhadap tanggung jawab politik yang dimiliki. Indonesia harus berkolaborasi dengan China untuk membentuk perjanjian keamanan yang menjamin keselamatan di antara keduanya. Dengan nilai ketertiban dan perdamaian yang kokoh, keduanya akan menciptakan pemerintahan yang berdaulat dengan terlindung dari ancaman internal maupun eksternal.

Komentar

News Feed