oleh

Perbup Usaha Rumah Kos Masih Tumpul

Kabarmadura.id/SAMPANG-Kendati Peraturan Bupati (Perbup) Sampang Nomor 47 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos sudah diundangkan sejak bulan Oktober 2018 lalu,  namun hingga saat ini, mayoritas rumah kos di Kkota Bahari belum memiliki izin dan tidak terpantau.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang Moh Zis membenarkan, bahwa perbup yang mengatur penyelenggaraan rumah kos belum maksimal. Pasalnya, banyak pelaku usaha kos yang belum mengetahui, sehingga perlu disosialisasikan secara masif.

“Memang Perbup 47/2018 tentang rumah kos ini belum diketahui oleh mayoritas pelaku usaha, karena sosialiasi baru dilaksanakan sejak pekan lalu,”ucap Moh Zis saat dikonfirmasi Kabar Madura, Senin (4/3).

Pemberlakuan perbup itu, sejatinya sudah dimulai sejak pertama kali diundangkan. Namun ada tahapan yang harus dilakukan, seperti sosialisasi dan pembinaan kepada pengusaha rumah kos di Sampang, sehingga belum bisa memberlakukan sanksi sebagaimana diatur dalam perbup itu.

Zis menjelaskan, pengusaha atau pemilik rumah kos yang melanggar ketentuan perbup tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 9, yakni tidak berizin, dapat dikenakan sanksi administrasi, dimulai dari teguran lisan dan tertulis, kemudian penghentian kegiatan sementara dan tetap, serta dikenakan denda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Meskipun mayoritas rumah kos tak berizin, kami belum bisa memberlakukan sanksi sesuai perbup yang ada, karena masih fokus mensosialisasikan dan melakukan pembinaan kepada pemilik rumah kos,” kelitnya.

Untuk itu, semua pelaku usaha rumah kos di Sampang diminta segera melengkapi izin. Pihaknya berharap ada kesadaran dan kerjasama yang baik, sebab dalam penerapan perbup ini tidak bisa mengandalkan instansi saja, akan tetapi harus ada kerjasama dari semua pihak terkait.

Penerapan perbup itu, selain untuk pendataan dan pemantauan keberadaan rumah kos di berbagai wilayah, juga bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari izin pendirian dan izin usaha rumah kos.

“Kami harap, pelaku usaha rumah kos bisa segera melengkapi dan mengurus semua jenis izin yang diperlukan, sehingga ada kerja sama yang baik dari semua pihak terkait,”tukasnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed