Percepat Pelayanan, Rata-rata Eselon 4 Jadi Fungsional

(KM/ALI WAFA) DIALIHKAN: Tidak ada lagi jabatan kasi dan kasubbag karena sejumlah ASN eselon 4 dialihkan dari jabatan struktural menjadi fungsional.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN Rata-rata aparatur sipil negara (ASN) eselon 4 di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pamekasan kini menjadi pejabat fungsional. Karena itu, tidak ada lagi jabatan kepala seksi (kasi) kepala sub bagian (kasubbag).

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Bachtiar Effendy, hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait alih fungsi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Sebab adanya perubahan struktur oleh adanya mutasi, usulan terakhir ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu 276 ASN. Mereka diusulkan agar mendapatkan rekomendasi tertulis peralihan dari jabatan struktural ke fungsional.

Bacaan Lainnya

“Setelah mendapat rekomendasi dari Mendagri, baru bisa dilantik status kepegawaiannya,” ungkap Bachtiar.

Kendati demikian, kebijakan alih fungsi jabatan itu tidak sampai merugikan ASN. Hak pokok beserta tunjangannya tetap sama seperti sebelumnya. Bahkan, tugas dan fungsi lamanya tetap dilakukan selama menjadi fungsional.

Kebijakan ini, lanjut Bachtiar, prinsipnya untuk percepatan pelayanan. Dengan jabatan fungsional, mereka dituntut memiliki skill untuk memberikan layanan dengan cepat. Sebab dengan begitu, mereka bisa langsung memberikan kebijakan dalam melayani masyarakat.

“Tanpa harus berjenjang cukup berbelit-belit. Kalau dulu, harus melalui kebijakan berjenjang. Sekarang langsung bisa dieksekusi dan bisa langsung ke pimpinan OPD,” jelasnya.

Penyederhanaan birokrasi ini, sambung Bachtiar, nantinya akan berpengaruh pada penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Sehingga, isi SOTK yang akan memisah Disnaker dangan perizinan akan menyesuaikan kebijakan Kemendagri itu.

“Karena untuk perubahan kelembagaan harus mengubah perda. Tetapi untuk yang perubahan struktur organisasi cukup perubahan perbup,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Saudi Rahman menyebut, kebijakan itu merupakan penyetaraan dari struktur administrator menjadi fungsional.

“Ini masih dalam rangka penyetaraan saja. Sedangkan secara khusus nanti akan diatur dengan aturan baru lagi, bagaimana mekanisme kerjanya,” terang Saudi.

Selama menunggu aturan baru itu, para ASN yang dialihkan menjadi pejabat fungsional tetap menjalankan tugas seperti sebelumnya.

“Sementara ini aturannya begitu. Terkait penggajian dan tunjangannya tetap disamakan dengan jabatan sebelumnya. Tapi namanya sudah berubah jadi fungsional,” papar mantan camat Pamekasan itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.