oleh

Perda Pesantren dan Visi Pamekasan Hebat

 

Kabarmadura.id/Pamekasan –Kehadiran Undang-Undang Pesantren (UUP) menjadi angin segar bagi masyarakat santri. Sebab saat ini keberadaan pesantren lebih mendapat perhatian dari pemerintah. Utamanya karena dengan UUP lulusan pendidikan non formal pesantren diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian serta bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Kita tentu layak bersyukur serta member apresiasi kepada semua pihak yang memprakarsai, mengawal hingga disahkannya UUP ini. Baik itu dari kalangan politisi, akademisi, kisi, santri, aktivis, serta pemerintah. Bagaimana tidak, pesantren yang selama ini hanya sebagai sub ordinat kementerian agama, ke depan bisa menjadi mitra strategis pemerintah.

Sesuai amanat UUP, ada tiga fungsi pesantren. Yakni, fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan. Dalam penjabarannya fungsi pendidikan yakni pesantren berperan melaksanakan fungsi pendidikan, baik formal maupun non formal, sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional. Tentu saja pendidikan pesantren memiliki karakteristirk tersendiri, berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum masing-masing pesantren. Out put-nya nanti diharapkan melahirkan santri yang unggul dan mampu menghadapi tantangan kemajuan zaman.

Fungsi dakwah lebih pada upaya mewujudkan islam yang rahmatan lil alamin. Pesantren diharapkan menjadi pelopor islam yang santun, toleran, menjaga keseimbagan, setia pada Pancasila dan UUD 1945. Pesantren diharapkan menjadi rool model keislaman yang ramah di Indonesia dan tingkat dunia.

Sedangkan fungsi pemberdayaan pesantren yakni bagaimana ke depan lembaga pendidikan tertua ini bisa melahirkan wiraswasta-wiraswasta baru. Para santri diharapkan memiliki keahlian, keterampilan dan skill yang nantinya bisa membantu memberdayakan umat. Tentu dalam konteks ini pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitas untuk menopang peran pesantren ini.

 

Mengawal Perda Pesantren

Salah satu poin penting dalam UUP yakni kewajiban pemerintah baik pusat atau daerah untuk memberikan pendanaan terhadap pesantren. Ada dua jenis pendanaan yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren itu. Yakni dana penyelenggaraan pesantren dan dana abadi. Khusus dana abadi akan diatur kemudian melalui peraturan presiden.

Dalam konteks inilah kiranya regulasi turunan dari UUP ini penting disiapkan. Di tingkat pusat, tentu saja pemerintah perlu mengeluarkan peranturan menteri (permen) tentang pelaksaan UUP ini. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi perlu segera menerbitkan peraturan daerah (perda) beserta turunannya, yakni peraturan bupati (perbup) atau peraturan gubernur (pergub).

Dalam konteks ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan memandang perlu mempercepat pembahasan raperda tentang pesantren. Pada program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2020, F-PKB akan mengusulkan agar raperda pesantren menjadi agenda priroritas. Setidaknya raperda tersebut harus disahkan dan berlaku mulai 2021 mendatang.

Ada beberapa alasan mengapa kami merasa penting menjadikan raperda pesantren sebagai program prioritas. Pertama, sebagai tindak lanjut dari adanya UUP. Sebab dalam pelaksanaanya, UUP tersebut perlu diterjemahkan secara lebih detail dalam perda.

Kedua, Pamekasan selama ini dikenal sebagai kota santri atau pusat pesantren. Pesantren-pesantren besar dan kecil menyebar di seluruh desa di kota Gerbang Salam. Peran pesantren terhadap pembangunan daerah sudah tak terbantahkan, baik secara langsung atau pun tidak langsung.

Ketiga, ada keselarasan antara spirit UUP dengan visi Pamekasan Hebat yang diusung oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wakil Bupati Pamekasan Raja’e. Salah satu program unggulan dari pemimpin muda ini yakni memberikan beasiswa bagi santri. Ada pula program bantuan kualitas pendidik di ponpes, madrasah dan sekolah swasta. Tentu, program tersebut bisa diakomodir melalui perda yang akan disusun kemudian.

 

Visi Pamekasan Hebat

Salah satu yang melekat dari kepemimpinan Baddrut Tamam-Raja’e yakni visi membangun Pamekasan Hebat. Untuk mewujudkan mimpi besar ini tentu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemkab. Butuh dukungan semua pihak, utamanya masyarakat pesantren, agar visi tersebut terwujud.

Jika semua santri hebat, maka sudah bisa dipastikan Pamekasan akan mendapat barokahnya. Sebab seluruh masyarakat Pamekasan sejatinya merupakan santri. Baik dia yang pernah bermukim atau pun santri yang tidak menetap di pesantren.

Tetapi pemerintah tidak bisa diam hanya berharap barokah dari pesantren. Pemerintah juga perlu hadir ke pesantren. Salah satunya dengan program-program yang bisa diprioritaskan untuk masyarakat pesantren.

Memang harus diakui bahwa banyak pesantren yang tidak butuh sentuhan pemerintah. Pesantren-pesantren besar rata-rata sudah bisa hidup mandiri. Baik dengan usaha ekonomi yang dibangun atau dari swadaya masyarakat.

Akan tetapi ada pula pesantren-pesantren yang butuh sentuhan pemerintah. Baik untuk kebutuhan operasional, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat. Di sinilah kemudian raperda pesantren menemukan titik relevansinya. Yakni agar pemerintah daerah memiliki payung hukum yang kuat guna menunjang tiga fungsi pesantren yang meliputi, pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah sudah diakui dalam lintasan sejarah. Bahkan pendidi organisasi Budi Oetomo, yakni dokter Soetomo, menegaskan bahwa pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan, menjadi mata air ilmu, bagi bangsa kita sebulat-bulatnya. Dakwah pesantren juga tak terbatas oleh ruang dan waktu.

Yang perlu dikuatkan ke depan yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pesantren. Saya berpandangan bahwa betapa pentinganya pesantren menjadi pusat inkubator wirausaha bagi santri dan masyarakat sekitar. Santri dan warga sekitar bisa dilatih keterampilan yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.

Kerjasama antara pesantren dan pemerintah daerah untuk melahirkan wirausaha-wirausaha baru kiranya juga tidak sulit. Sebab bupati Pamekasan punya program mencetak 10 ribu wirausaha baru berbasis desa selama lima tahun masa kepemimpinannya. Kita bisa membayangkan betapa hebatnya Pamekasan bila sebagian wirausaha baru itu lahir dari pesantren. Wallahu a’lam.

Komentar

News Feed