oleh

Perda Ripparkab Bangkalan Hidupkan Geliat Pengembangan Pariwisata

Kabarmadura.id/Bangkalan– Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) Bangkalan telah resmi disahkan, Senin (16/3). Dari hasil pengesahan tersebut, Wakil Bupati Bangkalan Muhni menekankan harus ada pengembangan wisata secara konkret.

Bahkan, terkait rencana induk pembangunan pariwisata itu, menurut wabup, sangat penting. Itu bisa jadi acuan dan pedoman pembangunan pariwisata bagi stakeholder terkait, baik pihak swasta maupun masyarakat.

“Sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan harus bisa membawa atau membuat wisatawan dapat menikmati wisata yang ada,” tuturnya.

Pengembangan tersebut, tambahnya, agar difokuskan pada wisata-wisata atau destinasi yang telah ada selama ini. Bahkan ia mengakui, selama ini pengembangan pariwisata di Bangkalan belum digarap secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Kecuali event-event yang ada untuk wisata.

Sedangkan pengembangan khususnya pariwisata, Muhni menuturkan, memang selama ini belum maksimal, masih sangat terbatas. Kalaupun ada, hal itu tercipta karena alam sendiri. Bukan karena pengembangan dari pemerintah.

“Seperti di Geger, Arosbaya itu kan karena faktor alam,” jelasnya. “Kecuali wisata religi ya, seperti Syaikhona Kholil itu kan memang sudah ramai pengunjung. Jadi tidak perlu pengembangan lebih”.

Menurut Muhni, kurangnya pengembangan wisata dikarenakan minimnya anggaran. Posisi wisata yang susah untuk dikenalkan kepada masyarakat luas juga menjadi pemicunya. Ada beberapa wisata di Bangkalan yang cukup bagus untuk dikembangkan, seperti wisata spot foto di Bancaran.

“Dengan ripparkab ini nanti bagaimana kita bisa menciptakan wisata-wisata baru yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, seperti di Bancaran itu meski kecil,” paparnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan menuturkan, Ripparkab nantinya akan menjadi sebuah masterplan pengembangan pariwisata di Bangkalan. Dari masterplan tersebut, sudah ditentukan lokasi potensi wisata yang bisa dikembangkan.

“Ruh Ripparkab ini adalah semua wisata sudah terdata dan tercatat di induk regulasi pariwisata. Ripparkab ini merupakan master plannya wisata,” tuturnya.

Mengenai masih banyaknya wisata yang dikelola pribadi atau swasta, ia menambahkan, nantinya aturan pengelolaan pariwisata juga bisa ditambahkan dalam peraturan bupati (perbup) yang bisa digunakan setelah Ripparkap sah. Artinya, poin penting dalam pengesahan Ripparkab sendiri mampu mengembangkan potensi wisata di Bangkalan agar lebih maju.

Diketahui, dalam Ripparkab tersebut juga telah ditetapkan titik Daerah Potensi Wisata Kabupaten (DPWK). Ada 56 DPWK yang diajukan dan seluruhnya tak ada yang dikurangi. Sehingga, dari 56 titik tersebut bisa dikembangkan secara keseluruhan.

“Dengan Ripparkab ini juga diatur bahwa retribusi masuk ke pemerintahan, bukan ke pribadi meski kepemilikan milik swasta. Sebab, dari temuan kami, banyak wisata yang dikelola oleh pihak ketiga,” tandasnya. (ina/nam)

Komentar

News Feed