oleh

Perhutani Khawatir Lahannya Diseroboti Warga

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-KPH Perhutani Madura mulai mengkhawatirkan berjalanannya program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan di tahun 2019 ini. Kekhawatirannya, dilatarbelakangi terjadinya sejumlah sengketa tanah antara KPH Perhutani dengan beberapa warga yang tak kunjung rampung.

Kepala Suksesi (KSS) Hukum Kepatuhan Agraria, KPH Perhutani Madura Suhartono menyampaikan, terdapat hutan lindung atau lahan dalam penguasaan KPH Perhutani Madura di lima kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Dengan program sertifikasi tanah secara gratis tersebut, dikhawatirkan muncul warga yang menyertifikatkan lahan tersebut menjadi hak milik. Sementara, BPN menyetujui dan menerbitkan sertifikat begitu saja tanpa berkoordinasi dengan Perhutani.

Lahan di lima kecamatan tersebut, berada di 10 titik, antara lain di Desa Lesong Daya, Kapong, Ponjenan Barat Kecamatan Batumarmar. Kemudian di Desa Tanjung, Majungan, Padelegan Kecamatan Pademawu. Serta di Desa Lembung, Pandan Kecamatan Galis dan Desa Waru Timur Kecamatan Waru, serta di Desa Larangan Slampar Kecamatan Larangan.

Atas kekhawatiran itu, Perhutani menyurati BPN Pamekasan agar selektif dan memperhatikan lokasi yang disertifikatkan warga, agar tidak kembali terjadi seperti di Dusun Trokem Desa Majungan dan Tanjung Pademawu. Di mana, di hutan lindung milik Perhutani, justru terbit sertifikat hak milik (SHM) atas nama sejumlah warga.

Surat itu dikirim sejak 19 Februari 2019 lalu, namun saat ini masih belum ada respon dari BPN Pamekasan.

“Karena sekarang musim sertifikat PTSL kami khawatir ada hutan di daerah sana yang disertifikatkan oleh warga, karena sejatinya, semua hutan itu milik negara tanpa ada yang dimiliki pihak pribadi,” katanya, Selasa (09/4).

Sejatinya kawasan hutan itu tidak disertifikatkan oleh Perhutani. Alasannya, kawasan hutan lindung memiliki dokumen berbeda dengan lahan milik pribadi. Dijelaskan Suhartono, hutan negara berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seizin dari negara.

Berdasarkan buku RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan), seluas 47.121,20 ha kawasan hutan wilayah kerja KPH Madura, tersebar di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Sementara Kasubag TU BPN Pamekasan Andri Satrio menyampaikan, cakupan wilayah program PTSL 2019, tidak ada dalam daftar wilayah yang dikhawatirkan Perhutani. Sehingga dirasa tidak penting membalas surat tersebut ke KPH Perhutani Madura.

Namun menurut Andri, BPN tidak sembarang menyertifikat tanah tanpa ada petunjuk arah yang jelas di kawasan tersebut, baik dari pihak pemilik dan kepala desa setempat.

“Seandainya ada, maka kami koordinasi atau memberi tahu tentang hutan yang dianggap  hak milik negara itu,” paparnya. (km45/waw)

 

Komentar

News Feed