oleh

Perjuangan GTT Non-Kategori Kandas

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Perjuangan guru tidak tetap (GTT) nonkategori untuk bisa memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah berupa surat keputusan (SK) bupati, akhirnya kandas. Akibatnya, peningkatan kesejahteraan berupa insentif bulanan, juga tidak bisa didapat. Hal itu, setelah pemerintah kabupaten memastikan tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut.

Rosidi salah seorang GTT pendidikan agama Islam (PAI) yang mengajar di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) di Pamekasan mengatakan, dua tuntutan itu menjadi satu-satunya harapan GTT nonkategori untuk bisa mendapat perhatian pemerintah, utamanya dalam kesetaraan kesejahteraan dengan tenaga pendidik lainnya.

Terlebih, selama beberapa tahun mengajar, mereka selalu dihantui rasa was-was dengan  status pendidik di sekolah yang hanya diikat dengan SK kepala sekolah. Sebab, bukan tidak mungkin, pihak sekolah bisa berlaku semena-mena dengan memecat mereka di tengah jalan, jika SK bupati tidak bisa diperoleh.

“Dua tuntutan itu sudah mewakili kegelisahan kami selama mengabdi bertahun-tahun di sekolah,” katanya Mingu (10/3).

Selama ini, kesejahteraan GTT nonkategori, lebih lanjut Rosidi katakan,  sangat jauh dari kata layak. Dari segi pendapatan, mereka harus menggantungkan kebutuhan hidup pada dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jika bantuan itu terhambat, maka honor sebesar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, tidak bisa mereka nikmati.

Padahal setiap GTT nonkategori juga memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi setiap hari. Sementara selama ini, GTT nonkategori hanya menerima honor setiap tiga bulan sekali.

“Kami hanya berharap pemerintah juga peduli terhadap nasib kami,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, tuntutan penerbitan SK bupati yang diminta GTT nonkategori berbenturan dengan PP 49/2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.  Di mana salah satu poin dalam PP tersebut, melarang adanya pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa mengabulkan tuntutan GTT nonkategori di wilayah tersebut. Sebab, jika bupati menerbitkan SK sebagaimana tuntutan GTT nonkategori, maka secara tidak langsung, bupati telah mengangkat tenaga honorer yang dilarang oleh pemerintah pusat melalui PP tersebut.

“Kami tidak bisa menerbitkan SK itu karena bertentangan dengan aturan,” jelasnya.

Sementara untuk tuntutan kenaikan insentif, Tarsun mengatakan, pemkab juga tidak bisa mengabulkan. Selain sudah ada insentif yang diberikan setiap tahun sebesar Rp600 ribu, keuangan daerah juga tidak mampu memenuhi tuntutan 8.090 GTT nonkategori itu.

Jika dikalkulasi menurut Tarsun, insentif yang sudah diberikan pemkab kepada 8.090 GTT nonkategori setiap satu tahun sekali itu, sudah menyedot anggaran sebesar Rp15 miliar. Dia mengakui APBD Kabupaten Pamekasan tidak akan mampu membiayai kebutuhan Rp15 miliar itu jika diberikan setiap bulan.

“Jumlah GTT sangat banyak, anggaran kami tidak akan mampu,” tandasnya. (pin/waw)

Komentar

News Feed