oleh

Perlu Perubahan RPJMD untuk Melakukan Pemekaran Kabupaten Pamekasan

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Rencana pembentukan Provinsi Madura nampaknya bukan isapan jempol belaka. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, telah menerima  menerima naskah akademik tentang pemekaran daerah menjadi dua wilayah berbeda, pada Rabu (17/02/2021).

Naskah akademik itu, diterima dari Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Mohammad Kosim dan Rektor Universitas Madura (Unira) Risqiana. Kedua rektor tersebut, merupakan bagian dari panitia pembentukan provinsi Madura (P4M).

Pemekaran itu, berkaitan dengan syarat menjadikan Madura sebagai provinsi. Bahwa untuk menjadi provinsi, Madura minimal harus memiliki lima kabupaten/kota. Untuk mencapai itu, harus ada salah satu kabupaten yang dimekarkan.

Kabupaten Pamekasan, menjadi pilihan untuk dimekarkan. Namun sebelumnya, harus ada naskah akademik yang memuat kelayakan Pamekasan untuk dimekarkan.

Rencana tersebut, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Harun Suyitno. Menurutnya, perlu melakukan kajian mendalam mengenai rencana pemekaran Pamekasan.

Sebab, jika Pamekasan akan menjadi dua daerah, yaitu kabupaten dan kota. Maka, yang perlu menjadi pertimbangan  di wilayah kabupaten. Sebab, wilayah kabupaten yang direncanakan terdiri dari lima kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, dan Galis memeiliki sumber yang relative lebih rendah dibanding wilayah kota.

“Jangan sampai ketika sudah dimekarkan berdampak kurang baik kepada masyarakat, baik kepada kesejahteraan dan pelayanan lainnya,” ujarnya.

Sementara, plot untuk Kabupaten Pamekasan yang direncakan meliputi delapan kecamatan, yakni Kecamatan Proppo, Waru, Kadur, Pasean, Batumarmar, Pegantenan, Pakong dan Palengaan masih memerlukan pengembangan sumber daya lebih lanjut.

Namun demikian, Harun melihat, dari bidang politik Pamekasan terbilang cukup mumpuni. Sebab, Kabupaten Pamekasan memiliki kualitas pendidikan yang cukup jika dibanding beberapa daerah tertinggal lain di Jawa Timur (Jatim).

“Tapi secara prinsip, saya sangat setuju dengan rencana pembentukan Provinsi Madura dan pemekaran Pamekasan ini. Karena kita akan mandiri,” pungkasnya.

Selain itu, menurutnya, jika dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pamekasan belum diatur mengenai pemekaran ini, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD terlebih dahulu. Sehingga,  selaras dengan rencana pembangunan yang lain.

Namun, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman menyampaikan,  bahwa hal itu merupakan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), termasuk perihal apakah perlu merubah RPJMD atau tidak. Pihaknya mengaku, sampai saat ini, masih melakukan kajian lebih lanjut tentang naskah akademik yang disampaikan IAIN dan Unira.

“Bappeda punya wewenang apakah perlu merubah RPJMD atau tidak,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman mengaku, dari tahun 2018 hingga 2023, tidak ada program pemekaran kabupaten/kota. Menurutnya, saat ini sedang proses merubah RPJMD. Hanya saja, pemecahan kabupaten tidak masuk dalam agenda materi perubahan.

“Karena usulan pemekaran kabupaten itu, usulan Gubernur,” responnya.  (ali/ito)

 

Komentar

News Feed