oleh

Perluasan Perpusda Sumenep Senilai Rp10 M Gagal Dicapai

Kabarmadura.id/Sumenep-Pengajuan dana Rp10 miliar untuk perluasan lahan perpustakaan umum daerah (perpusda), dipastikan gagal terealisasi.

Pasalnya, hingga menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun anggaran 2020, pengajuan itu tidak masuk dalam program.

Saat dikonfirmasi ke Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sumenep Ahmad Masuni, penyebab gagalnya ternyata berasal dari pihak DPK sendiri.

Ahmad Masuni mengaku, wacana tersebut memang belum diajukan. Bahkan, meskipun sudah ada estimasi kebutuhan Rp10 miliar, namun draft dan konsepnya belum tersusun.

“Pengajuan dana Rp10 miliar untuk perluasan lahan gagal diajukan di APBD 2020,” ucapnya, Minggu (1/12/2019).

Sebelumnya, rencana perluasan gedung itu dalam rangka melengkapi ketersedian dan ketertiban administrasi, baik untuk standarisasi perpustakaan, standarisasi buku, standarisasi tempat, standarisasi koleksi buku dan standarisasi tata kelola.

Selain itu, karena kegelisahan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Sumenep, lantaran perpusda saat ini masih belum masuk kategori lengkap, baik sarana dan prasara serta ketersediaaan buku-bukunya.

Meski gagal tahun ini, dirinya optimis akan diterima tahun berikutnya. Alasannya, bobot perpusda belum maksimal 100 persen. Tahun depan, DPK bakal ngotot mengajukan demi ketersedian perpusda di masa yang akan datang.

Bahkan pengajuan itu akan dilakukan secara intens. Semua administrasi yang belum dilengkapi, bakal diusahakan rampung diakhir tahun 2019. Setelah rampung, pengajuan proposal bakal meluncur pada bupati.

“Jika proposal sudah sampai pada bupati, maka kami optimis bakal diterima,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, pengajuan anggaran perluasan perpusda di APBD 2020, tidak ada masalah. Namun, perlu menunggu giliran program yang lebih prioritas, seperti infrastruktur, bidang kesehatan dan jenis kebutuhan lainnya.

Bahkan menurutnya, pengadaan lahan memang penting untuk dilakukan. Namun, semua pengajuan itu tidak bisa terpenuhi semuanya. Sebab, masih banyak kebutuhan anggaran yang belum diadakan. Meski demikian, pihaknya juga mendukung atas ide-ide kreatif dari para pengelola perpusda yang dimaksud

“Segala sesutau yang berkenaan dengan kepentingan rakyat akan diperjuangkan, namun menunggu giliran lainnya dan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPK diketahui sudah berupaya mengajukan perluasan lahan itu pada bupati sejak awal 2019. Mengenai pembiayaan, anggaran yang diajukan senilai Rp10 miliar. (imd/waw)

 

 

Komentar

News Feed