Perpres Nomor 104 Dinilai Cederai Kewenangan Pemdes

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) DIIMBAU BISA MENYESUAIKAN: Plt. Kepala DPMD Bangkalan Ahmad Ahadian meminta pemerintah desa bersiap menghadapi perubahan aturan yang tertera pada Perpres Nomor 104 berkaitan dengan pengaturan rincian dana desa.  

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi bahan perbincangan publik. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menilai Perpres tersebut mencederai kewenangan pemerintah desa (Pemdes).

Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 29 November 2021 tersebut dianggap tidak mendukung pembangunan desa. Dalam Perpres tersebut juga dibahas tentang alokasi dana desa, tepatnya pada Pasal 5 ayat 4 tentang pengaturan rincian dana desa. “Kami kira jika ini kemudian menjadi salah satu yang harus dilengkapi dalam tahapan administrasi, malah menambah pekerjaan,” ungkap Kholik, salah satu pengurus APDESI.

Ia juga menyebutkan, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa dana desa tahun 2022 diatur penggunaannya, yaitu untuk perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa minimal 40 persen, program ketahanan pangan paling sedikit 20 persen, penanganan Covid-19 minimal 8 persen, dan program prioritas sektor lainnya.

Bacaan Lainnya

“Jika sudah diatur begini, tentu ini sama saja menghilangkan tugas dan wewenang pemerintah desa, jadi semua program akan sama,” terangnya.

Di sisi lain, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Ahmad Ahadian Hamid menyampaikan, pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sebab Perpres tersebut belum diturunkan dan disosialisasikan secara mendetail. “Kami belum menerima peraturan ini, jadi belum bisa berkomentar banyak,” ulas Hamid.

Pihaknya mengkhawatirkan ada penjelasan lebih detail di PMK. Sehingga, ia menilai perlu dikaji juga penjabarannya. “Sekarang masih belum turun PMK-nya. Kami menunggu itu karena khawatir penjabaran saya berbeda dengan penjabaran PMK nanti. Karena PMK itu adalah turunan dari Perpres,” ujarnya.

 

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.